Tak Puas Audiensi, Mahasiswa Kuningan Desak DPRD Gunakan Hak Angket Tangani Kebijakan Bermasalah

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Aliansi Mahasiswa Kuningan menyatakan ketidakpuasan usai audiensi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Senin, 8 September 2025.

Kekecewaan itu muncul lantaran Bupati maupun Wakil Bupati Kuningan tidak hadir dalam pertemuan yang dinilai penting untuk menjawab keresahan publik.

Perwakilan mahasiswa, Firgi Ferdiansyah dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Kuningan, menegaskan bahwa audiensi tersebut kehilangan esensi karena hanya dihadiri sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurutnya, jawaban SKPD belum menyentuh persoalan mendasar yang ditunggu masyarakat.

BACA JUGA:Anggota Dewan Kuningan Tidak Terlibat Proyek MBG, Tapi...

BACA JUGA:TEGAS! Ketua DPRD Kuningan Larang Anggotanya Terlibat Proyek MBG

Ia menilai forum audiensi bukan sekadar seremonial, melainkan ruang deliberatif antara mahasiswa dengan pemangku kebijakan.

Karena itu, Aliansi Mahasiswa Kuningan mendesak Bupati segera membuka dialog terbuka dengan mahasiswa. Mereka juga mewanti-wanti adanya aksi lanjutan jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.

Dalam audiensi kali ini, sejumlah persoalan lokal Kuningan menjadi sorotan serius mahasiswa. Mulai dari pengumuman open bidding Sekda Kuningan yang dinilai memboroskan anggaran.

Mahasiswa mengklaim memiliki bukti adanya maladministrasi terkait open bidding calon Sekretaris Daerah.

BACA JUGA:Buat Figur 3D dari Foto Anda Sendiri Pakai Gemini, Ini Prompt dan Tutorial AI Miniatur yang Lagi Viral

BACA JUGA:5 Kolam Renang di Kuningan dengan Ulasan Rating Tinggi Menurut Google

Dalam forum ini, riwayat open bidding sebelumnya juga diulas lengkap oleh mantan Plt BKPSDM Kuningan, termasuk penjelasan mengenai prosedur baru untuk mengisi kekosongan jabatan eselon II.

Mahasiswa juga mengecam dugaan keterlibatan anggota DPRD Kuningan dalam proyek nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sumber: