Nama Pj Sekda Kuningan Dicatut Untuk Penipuan, Begini Modusnya

Nama Pj Sekda Kuningan Dicatut Untuk Penipuan, Begini Modusnya

Pj Sekda Kabupaten Kuningan Dr Wahyu Hidayah MSi menegaskan masyarakat jangan menanggapi pesan atau panggilan yang mencurigakan dan mencatut namanya.-Agus Sugiarto-Radar Kuningan

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Hati-Hati! Nama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) KUNINGAN, Dr Wahyu Hidayah MSi, dicatut untuk penipuan. Begini modusnya.

Pejabat tinggi di Kota Kuda kembali menjadi korban oleh orang tidak bertanggungjawab. Kali ini menimpa Pj Sekda Kuningan. Namanya dicatut untuk tujuan penipuan. 

Dalam modus yang digunakan, pelaku menghubungi warga dengan menyamar sebagai Wahyu atau perwakilannya. 

Mereka menawarkan bantuan berupa dana pembangunan untuk masjid, pesantren, atau kegiatan sosial lain, lalu meminta agar sebagian dari uang tersebut dikirim kembali ke rekening tertentu.

Atas kondisi yang terjadi, Pj Sekda Kuningan memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi palsu yang mencatut namanya untuk tujuan penipuan. 

BACA JUGA:Koperasi Desa Merah Putih Kasokandel Majalengka Jadi Pilot Project Nasional

Ia membantah keras keterlibatannya dalam permintaan dana maupun janji pemberian bantuan yang disampaikan lewat telepon, pesan singkat, maupun media sosial.

Pj Sekda Kuningan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan seperti itu.

"Saya tidak pernah mengirim dana bantuan, menunjuk orang lain untuk menyalurkan bantuan, atau pun meminta dana dikembalikan ke rekening pribadi siapa pun," tegasnya, Minggu 28 September 2025.

Ia meminta masyarakat untuk tidak menanggapi pesan atau panggilan yang mencurigakan dan mencatut namanya.

"Tolong jangan dilayani. Jika menerima pesan serupa, segera laporkan ke pihak kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti," imbaunya.

BACA JUGA:Sambaran Petir Porak Porandakan Isi Rumah Warga Awirarangan, Penghuni Ikut Terluka

Wahyu juga mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan yang menyalahgunakan nama pejabat pemerintah. 

Ia menjelaskan bahwa pelaku biasanya memanfaatkan kepercayaan publik terhadap institusi dan tokoh resmi untuk melancarkan aksi kejahatannya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: