Anggota Dewan: Negara Lebih Sibuk Merapihkan Sistem Daripada Melindungi Warga Sakit

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Imbas penonaktifan sekitar 62 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) di Kabupaten Kuningan, mendapat sorotan tajam dari anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kuningan Kang Yaya SE secara tegas menyebut kondisi ini sebagai alarm kegagalan tata kelola perlindungan sosial, yang tidak boleh dianggap sepele.

Menurutnya, saat ini negara lebih sibuk merapihkan sistem ketimbang melindungi warga yang sakit.

Penonaktifan puluhan ribu peserta PBI JKN di Kabupaten Kuningan, kini memasuki babak serius. 

Bagi Kang Yaya, angka 62 ribu bukan sekadar data administratif. Itu adalah potensi krisis sosial yang bisa meledak kapan saja ketika masyarakat miskin dan rentan tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan.

BACA JUGA:Klinik Kesehatan Buka di Desa Karangkamulyan, Bupati Kuningan Pesan 3 Hal

"Jangan sampai rakyat mengalami kejutan buruk saat berobat. Mereka datang dalam kondisi sakit, tapi justru dihadapkan pada status kepesertaan yang mendadak nonaktif. Ini bukan sekadar soal teknis, ini soal keberpihakan,” tegasnya, Jumat 13 Februaria 2026.

Kang Yaya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penonaktifan PBI JKN, termasuk kewajiban pemberitahuan minimal satu bulan sebelumnya. Ia menilai, kebijakan berbasis data harus tetap berpijak pada prinsip kemanusiaan.

"Verifikasi boleh ketat, tapi jangan sampai kemanusiaan dikalahkan oleh prosedur. Negara tidak boleh cuci tangan. Pemerintah pusat, BPJS, dan daerah harus duduk bersama menyelesaikan ini,” tegasnya.

Ia mengingatkan, ukuran keberhasilan negara bukan pada rapi tidaknya sistem, melainkan pada kehadirannya saat rakyat berada dalam situasi paling genting.

"Kalau rakyat kecil masih harus berjuang sendirian antara hidup dan mati karena kartu nonaktif, maka ada yang salah dalam cara kita mengelola negara,” ucapnya.

BACA JUGA:Yamaha YZF-R3/R25 Produksi Yamaha Indonesia, Raih Penghargaan Internasional Prestisius di Jepang

Ia menilai, persoalan ini mencerminkan lemahnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah. 

Negara, kata dia, terkesan lebih sibuk merapikan sistem dibanding memastikan perlindungan nyata bagi warga yang sedang sakit.

Sumber: