KUNINGAN-Tahun depan, APBD Kabupaten Kuningan rupanya masih mengalami masa sulit. Ini tidak terlepas dari turunnya pendapatan daerah seperti yang dipaparkan Wakil Bupati HM Ridho Suganda SH MSi ketika menyampaikan nota pengantar terkait APBD Tahun Anggaran 2020 pada sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Terdapat penurunan pendapatan daerah sekitar Rp485 miliar lebih. Pada APBD 2019 sebesar Rp2,561 triliun, sedangkan RAPBD 2020 hanya mencapai Rp2,076 triliun. Turnnya pendapatan daerah tentu saja akan berimbas terhadap rencana pembangunan yang sudah diagendakan oleh pemerintah daerah. “Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp2,076 triliun lebih. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2,561 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp485 miliar lebih atau turun 18,94 persen,” kata Wabup Edo sapaan akrabnya saat membacakan pengantar nota keuangan APBD TA 2020, Kamis (26/9). Wabup menyebutkan, pendapatan daerah itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk PAD direncanakan sebesar Rp313 miliar lebih, jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp331 miliar lebih. “Maka target PAD tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp17 miliar lebih atau sekitar 5,23 persen. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1,3 triliun lebih, dibandingkan tahun lalu mencapai Rp1,7 triliun lebih atau mengalami penurunan sebesar Rp462 juta lebih,” jelas putra bungsu bupati dua periode, H Aang Hamid Suganda tersebut. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, lanjut Edo, direncanakan sebesar Rp445 miliar lebih. Jika dibandingkan tahun lalu mencapai Rp451 miliar lebih, mengalami penurunan sebesar Rp5,4 miliar lebih atau turun sekitar 1,2 persen. “Kemudian belanja daerah direncanakan Rp2,073 triliun lebih, dibanding tahun lalu angkanya mencapai Rp2,486 triliun lebih. Ini mengalami penurunan sebesar Rp412 miliar lebih atau turun 16,60 persen, dengan alokasi untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung,” papar wabup. Dijelaskan, bahwa untuk belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp1,5 triliun lebih, dibandingkan tahun lalu mencapai Rp1,7 triliun lebih atau turun Rp237 miliar lebih. Kemudian belanja langsung direncanakan Rp514 miliar lebih, dibandingkan tahun lalu mencapai Rp689 miliar lebih atau turun Rp175 miliar lebih. “Perlu diketahui, alokasi belanja daerah belum memasukan jenis belanja yang bersifat diarahkan seperti yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan dana bantuan keuangan provinsi. Karena alokasinya harus berdasarkan petunjuk teknis yang diatur pemerintah pusat dan keputusan gubernur,” imbuhnya. Jika memperhatikan RAPBD TA 2020 sebesar Rp2,076 triliun lebih, masih kata Edo, dibandingkan dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp2,073 triliun lebih, maka mengalami selisih lebih atau surplus sebesar Rp3 miliar. “Berkenaan dengan pembiayaan daerah, sampai saat ini masih menunggu proses pengumpulan data dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA), khususnya kegiatan luncuran tahun 2019. Pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp3 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada PT LKM (BUMD) Rp500 juta, dan penyertaan modal pada Bank Jabar sebesar Rp2,5 miliar,” tambah Wabup Edo. Dengan demikian, perangkaan pembiayaan daerah pada posisi penerimaan pembiayaan daerah untuk sementara belum ditargetkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp3 miliar terdapat selisih kurang (defisit) pembiayaan netto sebesar Rp3 miliar, yang akan ditutup dari surplus rencana pendapatan daerah. “Secara keseluruhan perangkaan yang disampaikan dalam nota keuangan dan rancangan Perda tentang APBD TA 2020 baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan pagu indikatif yang masih bisa kita bahas bersama antara TAPD dengan Banggar DPRD Kuningan sambil menunggu pagu definitif dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” pungkasnya. (ags)
Kategori :