Oposisi Itu Upaya Menjaga Marwah Demokrasi

KUNINGAN-Kabupaten Kuningan perlu dibangun oposisi untuk mengontrol eksekutif dalam mengeluarkan kebijakannya. Oposisi perlu karena merupakan marwah untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Toni Indra Gunawan, salah seorang pemerhati Kuningan, mengatakan nilai-nilai demokrasi sebuah bangsa tidak tumbuh sehat, jika para pemangku mandat rakyat hanya mewakili satu pandangan, tanpa ada kekuatan yang mampu mengimbangi dan mengkritisinya.  \"Menurut saya oposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan menjadi salah satu pondasi bangsa yang menetapkan diri sebagai negara demokrasi,\" katanya. Jika terjadi kekuatan oposisi yang seimbang, lanjut Toni, maka akan membuat pemerintah yang berkuasa terjaga, dan menyadari ada pihak lain yang bisa saja memberikan tawaran kebijakan yang lebih baik. Oposisi diperlukan pemerintah sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja. \"Jadi, ini (Oposisi / KKB, red) merupakan hal yang positif dan mulia,\" kata Toni. Menurut Toni, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika pemerintahan tidak memiliki alat kontrol gara-gara hampir seluruh partai politik akhirnya bergabung ke kekuasaan. \"Pemerintahan tentu akan berjalan sesuka hati,\" ujarnya. Kondisi pemerintah saat ini, masih kata Toni, juga bakal sulit untuk bergerak lincah jika harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan. Yang terjadi malah percekcokan internal koalisi pemerintahan. \"Sebuah kebijakan sangat mungkin akan diributkan internal pemerintahan sendiri. Ujung-ujungnya kepentingan rakyat pula yang dikorbankan,\" sindir Toni. Ia mengungkapkan, hadirnya oposisi yang relatif solid, dalam hal ini Koalisi Kuningan Bersatu (KKB) sebagai penyeimbang, sebetulnya sudah merupakan keharusan untuk menjaga iklim demokrasi,\" ungkap Toni. Kondisi ini harus di respon positif di Kuningan dengan adanya koalisi Kuningan Bersatu di parlemen. Ini kata Toni, merupakan penerapan pola demokrasi modern yang akan terjadi di Kuningan.  \"Dengan tujuan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat, sehingga diharapkan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro poor, pro growth, pro environment, pro job. Ini hanya seruan moral, mari jaga marwah Demokrasi,\" jelas Toni. (muh)