Awalnya Protes, Lalu Nyegel Galian C, Delapan Warga Langsung Diperiksa Polisi

Sabtu 19-10-2019,13:00 WIB
Reporter : Dedi Haryadi
Editor : Dedi Haryadi

KUNINGAN-Rencana pemerintah daerah untuk merevitalisasi Taman Kota (Tamkot) Kuningan terus menuai protes dari para pedagang dan kalangan pemuda. Salah satu protes disampaikan pedagang Sorabi Tamkot, Sadam Husein. Ia menyebut rencana revitalisasi Tamkot dengan dalih Pemprov Jabar teramat sangat sulit dipahami oleh logika. Mengingat ada ratusan kepala keluarga yang berjualan di sana yang akan terkena dampaknya. \"Revitalisasi Tamkot dengan dalih pemprov ini sangat sulit dipahami logika saya,\" kata Sadam yang juga aktivis pemuda itu, Jumat (18/10). Menurut Sadam, saat acara pertemuan silaturahim dengan pedagang Tamkot dalam rencananya bahwa Gedung KNPI akan diratakan untuk perluasan taman. Pernyataan dan rencana ini bagi Sadam sangat menohok, mengingat Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi merupakan mantan Ketua DPD KNPI. \"Sekda ini kan mantan Ketua DPD KNPI, mestinya bisa lebih tahu rumus dalam memajukan kepemudaan ketimbang harus meratakan Gedung KNPI,\" sindir Sadam. Dikatakan, semua tahu bahwa gedung KNPI tersebut baru saja direhab saat kepengurusan KNPI pimpinan Cecep Hendi yang saat ini dilanjutkan oleh Ketua Masyuri. Menurutnya, tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk merehab gedung Pemuda KNPI. \"Untuk merehab gedung KNPI ini tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, besar itu biaya rehab gedung. Hargailah pemuda, jangan malah berkeinginan meratakan Gedung KNPI. Gedung tersebut menjadi salah satu simbol energi organisasi kepemudaan di Kuningan,\" ketus Sadam. Kemudian, lanjut Sadam, ada banyak masyarakat yang saat ini memaksimalkan peluang taman kota untuk mencari rezeki. Bahkan banyak di antaranya yang bangga karena mampu berinisiasi melepas seragam pengangguran di tengah-tengah kebijakan pemerintah yang sampai hari ini masih belum terlihat memberi solusi terhadap angka pengangguran yang cukup tinggi. \"Kebijakan merevitalisasi taman kota seperti sebuah kebijakan yang gagal fokus. Kenapa demikian? Coba kita bergeser sedikit ke Pujasera lama yang sekarang jadi Pasar Langlangbuana,\" ujarnya. Dijelaskan, semua tahu di Pujasera lama dulu banyak masyarakat yang berjualan. Namun karena pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kurang jeli terkait ekonomi kerakyatan yang berlangsung di sana, kini kondisinya sangat memprihatinkan, karena yang dulunya ramai, kini malah sepi. \"Coba ajah cek ke lokasi, berapa puluh keluarga yang kini kesulitan ekonomi dan menjadi korban, pedagang yang dulu mampu menguliahkan anak-anaknya, memberikan penghidupan yang layak untuk keluarga-keluarganya, kini itu semua hanya jadi history,\" tutur Sadam. Harusnya, lanjut Sadam, Pemkab Kuningan dapat memikirkan keberlangsungan Pasar Langlangbuana dulu, untuk bagaimana caranya tempat tersebut bisa hidup dan terurus. Belum lagi tempat lainnya seperti Hutan Kota Bungkirit yang kini jadi sarang maksiat dan kurang terawat, termasuk juga Taman Cirendang yang sepi dari aktivitas warga pengunjung. \"Di sektor lainnya seperti sisi birokrasi dalam menjalankan program pemerintah masih banyak temuan BPK, yang merugikan keuangan negara ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Ada juga persoalan bencana kekeringan yang terjadi tiap tahunnya di wilayah Kuningan timur,\" ungkap mantan aktivis Pemuda Muhammadiyah Kuningan itu. Sadam melihat Pemkab Kuningan tergesa-gesa merevitalisasi taman kota dan Gedung KNPI. Seharusnya pemkab memakai juga skala prioritas pembangunan. \"Jadi, jangan jadikan nasib pedagang taman kota seperti pedagang di Pujasera lama. Sudahlah stop membuat masyarakat menderita dengan dalih revitalisasi tanpa solusi yang kongkret, untuk jaminan keberlangusungan nasib pedagang ke depannya. Bosan kita mendengar pembenaran itu,\" sindrnya lagi. Sadam mengaku terheran-heran dengan rencana revitalisasi Tamkot tersebut, karena belum ada obrolan yang berkelanjutan dengan warga yang berdagang di taman kota dan KNPI. Informasi yang didapatnya, pada 2020 eksekusi program revitalisasi Tamkot dan Gedung KNPI akan dilakukan. \"Kalau benar, ini kan kebijakan nggak waras namanya. Jangan merasa bangga karena berhasil meyakinkan gubernur untuk menurunkan anggaran ke Kuningan, tapi sejatinya menggorok leher ekonomi rakyat dan eksistensi pemuda,\" tegasnya. (muh)

Tags :
Kategori :

Terkait