Ditvokom BKKBN Pusat Tingkatkan Pelayanan KB di Wilayah Perbatasan

KUNINGAN-Direktorat Advokasi dan Komunikasi (Ditvokom) BKKBN Pusat menggelar kegiatan  pelayanan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga (KKBPK) Terintegrasi di wilayah perbatasan Jawa Barat–Jawa Tengah. Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan KB di wilayah perbatasan. Agenda yang dilakukan serentak selama tiga hari di tujuh kabupaten/kota se-Jabar tersebut, diakhiri dengan penutupan di lapangan olahraga Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, kemarin (30/10). Ketujuh daerah yang melaksanakan kegiatan ini diantaranya Kota Banjar, Pangandaran, Ciamis, Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Kepala Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kuningan, Dra H Popy N Puspitasari dalam keterangan persnya mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya akselerasi pencapaian program KKBPK pada triwulan empat tahun 2019. Bertujuan untuk meningkatkan cakupan peserta KB di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Rangkaian kegiatan yang sudah laksanakan diantaranya diawali dengan pelayanan KB bagi masyarakat di wilayah perbatasan Jabar-Jateng,  Roadshow Mupen cegah stunting melalui 1.000 hari pertama kehidupan 2.0 (Racing 1000 HPK 2.0) di wilayah perbatasan,” paparnya. Selain itu, pihaknya juga melakukan kunjungan kampung KB yang bertujuan untuk sosialisasi 1.000 HPK kepada masyarakat. Kemudian sarasehan KB pria, seminar kependudukan sekaligus penandatangan MoU dengan Unswagati Cirebon dalam rangka meningkatkan dukungan institusi pendidikan terhadap program KKBPK, serta bhakti sosial partisipasi dari CSR. “Banyak kegiatan yang sudah kami laksanakan dalam upaya menyukseskan program KB. Alhamdulillah respon dari masyarakat juga sangat tinggi. Begitu juga dengan lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Kuningan, sangat memberikan dukungan terhadap prohram KB,” katanya. Sementara Bupati H Acep Purnama SH MH menyampaikan, bahwa kependudukan tidak terlepas dari program kependudukan dan keluarga berencana . Untuk itu, program kependudukan dan keluarga berencana adalah  bagian integral yang tidak dapat dipisahkan  dari program pembangunan lainnya. “Sebab, semua hasil pembangunan di segala bidang, pembaginya adalah penduduk. Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, namun bila pertumbuhan tidak terkendali dan tidak berkualitas, maka penduduk akan menjadi persoalan,” bebernya. Oleh sebab itu, bupati menganggap, bahwa program kependudukan berencana dan pembangunan keluarga harus terus ditingkatkan. Berkaitan dengan keberhasilan program kependudukan KB dan pembangunan KB di Kabupaten Kuningan, sebelumnya telah menerima penghargaan Manggala Karya Kencana. “Alhamdulillah Kabupaten Kuningan mendapatkan Maggala Karya Kencana tahun 2019. Penghargaan ini merupakan kebanggaan seluruh masyarakat Kuningan,” tandasnya. Dia menjelaskan, jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduknya (LPP) di Kabupaten Kuningan terhitung rendah hanya 0,8 persen. Sebab banyak penduduk yang kerja di luar Kabupaten Kuningan. Total fertility Kabupaten Kuningan itu 2,46, dan Contraceptyve adalah 71 persen. Jadi, untuk menurunkan TFR dalam rangka menunjang Kuningan Maju (Makmur, Agamis, Pinunjul) berbasis Desa 2023, kita terus berupaya agar pencapaian akseptor baru dan akseptor aktif khususnya metoda kontrasepsi jangka panjang terus meningkat. “Di antaranya dengan memaksimalkan pelayanan KB melalui KB Momentum,  Bhakti IBI pelayanan KB, TNI Manunggal KB-Kesehatan  (TMKK), Bakti Sosial KB  Bhayangkara, serta kesatuan gerak PKK  KB-Kes,” tutup bupati di lokasi acara. (ags)