Kritisi Anggaran Pertanian

KUNINGAN – Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kabupaten Kuningan mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, untuk meningkatkan anggaran pertanian. Hal ini disampaikan Ketua FPAN, H Udin Kusnedi saat memberikan Pandangan Umum (PU) Fraksi terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (14/7). “Kami meminta untuk perencanaan anggaran tahun 2021, agar pemerintah daerah bisa meningkatkan anggaran sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata,” kata H Udin Kusnedi yang juga 94menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Kuningan tersebut. Menurut H Udin, pemerintah daerah selama ini dinilai masih belum maksimal memperhatikan potensi pertanian di Kuningan. Bahkan anggaran yang digelontorkan melalui APBD terbilang masih minim. “Saya melihat pemerintah belum maksimal memperhatikan para petani. Khususnya alokasi anggaran yang masih minim untuk pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata,” tandasnya. Selain hal itu, pihaknya juga menyinggung soal anggaran terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terbilang masih minim. Padahal kondisi saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran. “Kami meminta pemerintah dapat meningkatkan anggaran UMKM, dalam rangka menciptakan UMKM baru. Harapannya yakni bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan,” tegas politisi yang juga pengusaha tersebut. Di sisi lain, sambung dia, pemerintah dapat membuat program untuk pemberdayaan pesantren-pesantren di Kabupaten Kuningan. “Kami punya penilaian jika anggaran untuk sektor tersebu masih minim. Hal ini sesuai dengan RPJMD Kuningan tahun 2018-2023 sebagai Kabupaten Agropolitan dan Pariwisata termaju di Jawa Barat, sekaligus visi misi Bupati menuju Kuningan Maju (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa,” bebernya. Terakhir, pihaknya menyatakan rasa kecewa berkenaan dengan Belanja Modal yang tercamtum di APBD Kabupaten Kuningan. “Kami mencatat bahwa Belanja Modal tahun 2019 hanya sebesar Rp286 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 memang ada kenaikan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2017 itu sebesar Rp327 miliar,” ungkapnya. Artinya, kata H Udin, angka itu masih terbilang kecil atau belum ada kenaikan signifikan. Dia mempertanyakan apa penyebab terjadi penurunan belanja modal tersebut. Terkait belanja pegawai yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1,258 triliun juga dipertanyakan. Bagaimana korelasi realisasi anggaran dengan kinerja PNS di tahun 2019. “Capaian apa saja yang sudah dicapai atas penggunaan uang tersebut. Bagaimanakah perbandingan pencapaian kinerja dan prestasi PNS antara tahun 2019 dengan tahun 2018, mengingat dana yang digunakan hampir sama,” sebut dia. (ags)