KAI Kuningan Bentuk LBH Advokasi Peduli Bangsa

KUNINGAN - Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Kuningan, membentuk Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Peduli Bangsa (LBH APB). Acara rapat pembentukan LBH ini dilaksanakan di Teras Mahar, Jalan Ir Soekarno, Kelurahan Cigintung, Sabtu (25/9). LBH APB ini dibentuk dalam rangka menjawab tantangan dan problematika penegakan hukum, khususnya di Kabupaten Kuningan. Upaya itu pula dilakukan dengan cara memaksimalkan fungsi pelayanan publik, berupa bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang termarginal dan tidak mampu. LBH APB ini tidak hanya dibentuk di tingkat pusat, melainkan juga di 34 DPD provinsi dan seluruh DPC KAI di tingkat kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemilihan Ketua LBH KAI APB secara aklamasi, sehingga sesuai keputusan bersama, Hari Rosmayadi SH ditetapkan sebagai Ketua LBH APB terpilih. Ia didampingi Gios Adhyaksa SH MH dan Anggi Firmansyah SH sebagai Wakil Ketua, serta Lilis Supriatin SH sebagai Sekretaris dan Chintya SH sebagai Bendahara. Menurut Ketua LBH APB terpilih Adv Hari Rosmayadi SH yang akrab disapa Kang Hari, tantangan penegakan hukum ke depan tidak mudah, karena advokasi dan kesadaran hukum diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Terlebih dengan adanya kerawanan pengelolaan Dana Desa (DD) yang sering menjadi polemik di tingkat desa, LBH APB dapat memberikan advokasi kepada desa di Kabupaten Kuningan dengan restorative justice (keadilan restoratif). “Ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kita harus siap untuk berkorban materi dan perasaan. Semoga masyarakat yang berpenghasilan rendah akan memberikan doa supaya LBH APB menjadi lembaga yang dihormati dan disegani,” harap Kang Hari. Ia berharap LBH APB dapat memberikan warna baru dalam dinamika penegakan hukum, dengan mengedepankan profesionalitas dan moralitas, serta memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah penegakan hukum yang merupakan agenda penting KAI, demi pencapaian cita-cita keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan negara. Sementara itu, Ketua DPC KAI Kabupaten Kuningan Abdul Haris SH, meminta Ketua LBH APB Kabupaten Kuningan membuat terobosan acara dan program sinergis. Kalau ada hal yang bersentuhan hukum, advokat siap bergerak, termasuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, salah satunya menghilangkan stigma advokat itu mahal. “Advokat LBH APB ingin mengedepankan pengabdian. Kita bukan eksis saja, tapi bergerak untuk masyarakat. Makanya program kerja LBH KAI Kuningan harus ada program penyuluhan hukum, bekerja sama dengan BEM kampus se-Kab Kuningan, penyuluhan ke kampus dan sekolah. Intinya tidak ada salah paham soal hukum,” tutur praktisi hukum bertubuh mungil itu. (muh)