KUNINGAN–Ada yang berbeda komentar-komentar masyarakat terkait polemik Acep-Ridho. Sikap Wabup Ridho Suganda yang mengembalikan kendaraan dinas ke Bagian Umum Setda, justru diapresiasi mantan anggota DPRD Kuningan Fraksi PDIP Abidin.
Abidin bahkan menyarankan agar pejabat Kuningan yang lainnya pun, dapat meniru sikap Ridho untuk mengembalikan aset Megara. Mengingat saat ini sedang diterpa pandemi Covid-19, sehingga berdampak terhadap peningkatan kemiskinan.
“Kalau menurut saya itu sebuah dinamika. Tapi itu tidak lepas dari rentetan kejadian yang panjang. Klimaksnya ya di tahun 2021 ini,” kata Abidin kepada Radar Kuningan, beberapa hari lalu.
Menurutnya, memang ada permasalahan yang terjadi sebagaimana ia mengetahuinya dari pemberitaan berbagai media. Salah satunya terkait wabup yang menyerahkan mobil dinas, ajudan, bahkan akan mengembalikan rumdin.
“Pandangan saya, itu hal yang justru positif, karena di situasi yang sangat darurat dengan adanya Covid-19, apalagi dengan adanya sebuah kata refocusing, itu malah sungguh positif, dan mengurangi beban APBD,” sebut Abidin.
“Itu justru harus juga ditiru oleh para pejabat. Kondisi rakyat di Kuningan itu, jangan salah, kondisinya susah. Jadi, apa yang dilakukan wabup justru itu positif, dan itu sebuah tindakan yang pro rakyat. Tapi itu juga bagaimana orang memandang, dari sisi mana ia memandang soal pengembalian inventaris negara,” imbuhnya.
Sikap Ridho itu, kata Abidin, sangat memberikan keuntungan untuk rakyat, karena dalam kondisi Covid-19 saat ini, situasi pun sedang susah, ada anggaran tambahan dari pengembalian kendaraan dinas Wabup.
“Kalau kita kalkulasikan untuk anggaran biaya wabup, mobil, ditambah ajudan dan rumdin, kita kalkulasikan per bulan berapa? Dikalikan per tahun, kan lumayan buat nambal-nambal jalan yang bolong-bolong di pelosok-pelosok pedesaan. Yang tadinya hotmix, sekarang bolong-bolong. Kita bisa kroscek data ke Dinas Bina Marga. Kita lihat yang rusak berat, yang rusak ringan, yang sedang, yang baik, bisa dilihat,” bebernya.
Menurut Abidin, baik bupati maupun wabup, keduanya harus bisa lebih arif dan bijaksana, karena sebetulnya tidak ada yang bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Kenapa? Karena keduanya itu satu paket bupati-wabup yang diusung dari PDIP.
“Waktu keduanya mencalonkan bupati-wabup, bahkan setelah definitif, itu jadi pilihan rakyat Kuningan. Kalau ini dibiarkan, siapa yang diuntungkan? Tentunya partai di luar PDIP. Kita ambil kepada fakta dan data, kita melihat ke belakang, walaupun kejadian tidak akan terjadi lagi. Kita harus melihat ke depan, apa yang akan diperbuat, untuk hari ini ke depan,” ujarnya.
Sebagai bahan evaluasi dan perbandingan, lanjut Abidin, Pemilu tahun 1999 PDIP berhasil menjadi pemenang, sehingga meraih sebanyak 17 kursi di DPRD Kuningan. Dari pemilu itu, pada Pilkada 2003 PDIP mendapatkan bupati yang kala itu dijabat H Aang Hamid Suganda.
“Nah, pada Pemilu 2004, dari 17 turun menjadi 13 kursi, tapi itu situasional. Naik lagi ke Pemilu 2009 PDIP jadi 14 kursi, tapi PDIP tidak memiliki ketua DPRD, hanya memiliki bupati. Itu fakta. Nah, tahun 2014 turun jadi 11, itu memiliki bupati dan wakil bupati serta ketua DPRD. Naik lagi di tahun 2019 lengkap, Bupatinya, wabupnya, ketua DPRD-nya, penguasaan parlemen di DPRD-nya dikuasai PDIP. Tapi turun yang luar biasa menjadi 9 kursi, ini sejarah,” papar Abidin.
“Kalau ini (konflik Acep-Ridho, red) dibiarkan, rentetan ini nanti akan berimbas ke Pemilu 2024. Hitung-hitungan saya, kalau ini dibiarkan, akan menjadi bola liar dan yang diuntungkan adalah partai lain. Kita kan sudah ada fakta, dengan tidak adanya konflik saja kok merosot, punya bupati, wakil bupati, punya ketua DPRD. Ditambah lagi dengan kinerja, kan dilihat,” tambahnya.
Aang Hamid Suganda sebagai bupati 2 periode (2004-2013), masih kata Abidin, kinerjanya sangat luar biasa, dan itu pun diakui bukan hanya di Kuningan, tapi juga oleh luar Kuningan, seperti Cirebon, Indramayu, Malajengka dan daerah lainnya. Padahal Kuningan miskin pendapatan, bukan miskin rakyatnya.
“Sekarang dengan segala kekurangan, kemiskinan merajalela, itu fakta. Saya bukan prihatin lagi, ini akan berdampak akan menuai panen yang tidak baik nanti di Pemilu 2024,” kata Abidin mengingatkan PDIP.