KUNINGAN - Dalam rangka mensosialisasikan program kerja, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Jawa Barat berkunjung ke Kuningan, kemarin (5/10). Rombongan diterima langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPHI Kuningan Ir Toto Suripto, Bendahara Nana Mulyana Latif beserta beberapa biro DPC PPHI Kuningan.
“Program kerja PPHI yang utama adalah penyuluhan hukum, baik kepada masyarakat atau aparat pemerintah untuk peningkatan sumber daya manusia, dalam kemampuan managerial dan perlindungan hukum,” ungkap Dadah Junaedi SH, Sekretaris DPD PPHI Jabar.
Selain itu, kata dia, hal utama yang paling disoroti adalah terkait adanya temuan tentang dugaan penyelewengan bantuan sapi, yang disalurkan melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kuningan.
DPD PPHI Jabar akan mendukung penuh DPC PPHI Kuningan untuk menyikapi dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena jika benar terjadi penyelewengan, maka akan sangat merugikan masyarakat dan negara.
“Ini berkaitan dengan masalah yang bisa merugikan masyarakat dan merugikan negara. Kami PPHI DPD Jabar akan mengawal di daerah, bahkan sampai tingkat pusat,” ujarnya.
Langkah-langkah yang akan diambil DPD PPHI Jabar bersama DPC PPHI Kuningan, di antaranya adalah menginventarisir data-data di lapangan dan turun langsung menemui masyarakat penerima pokir.
“Kami akan turun langsung menemui masyarakat penerima pokir untuk meninjau apakah pokir itu dilaksanakan atau tidak, dan bagaimana pelaksanaannya,” tekadnya.
Jika ternyata ada temuan yang memang merugikan masyarakat dan negara, Dadah menegaskan pihaknya akan melakukan upaya hukum hingga tuntas. (muh)