CIREBON - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di depan Taman PKK, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon disebut tidak adil.
Forum Pusat Jajanan Kuliner (PJK) juga merasa tidak dianggap oleh Satpol PP, karena tidak ada tembusan terkait adanya penertiban PKL.
\"Kita klarifikasi ke Satpol PP terkait penertiban di depan Taman PKK. Ada ketidakadilan,\" kata Ketua PJK Sumber, Diah Tanu Miharja, kepada radarcirebon.com, Jumat (11/2/2022).
Dia juga mempertanyakan kepada Satpol PP, karena tidak memberikan tembusan kepada PJK terkait adanya penertiban PKL.
\"Kita sepakat PJK ini organisasi yang menaungi PKL. Tapi tidak ada tembusan kepada kami,\" katanya.
\"Kalau mau penertiban itu, minimal ada tembusan. Jadi kita menyampaikan kepada anggota informasi yang jelas,\" imbuh dia.
Diah mengaku kecewa dengan institusi Satpol PP. Keberadaan PJK adalah yang menaungi PKL.
BACA JUGA:
· Sejarah Prabu Siliwangi, Memimpin Kerajaan di Kapetakan Cirebon di Masa Muda
· Pasukan Pajajaran, Prabu Siliwangi Punya 100 Ribu Tentara, Pasukan Elit, Juga Angkatan Laut
\"Kami minta jangan penertiban asal geruduk. Kita dagang itu tidak asal-asalan. Duite oli nyili,\" katanya.
Diungkapkan dia, razia PKL tersebut dilakukan sejak tanggal 9, Februari 2022.
Saat PKL menanyakan kepada Satpol PP tidak ada penjelasan mengapa penertiban dilakukan.
Karenanya, menjadi pertanyaan lantaran penertiban tersebut hanya di satu titik saja.
Padahal, di lingkungan sekitar dinas, banyak PKL yang mangkal baik di trotoar maupun di badan jalan. Tetapi tidak ada penertiban.