Pemkab Terlambat Bayar, Kepala BPKAD Kuningan Jawab Alasannya

Kamis 05-01-2023,11:00 WIB
Reporter : Agus Sugiarto
Editor : Agus Sugiarto

Radarkuningan.com, KUNINGAN- Sejumlah rekanan mulai pusing lantaran hingga hari Kamis 5 Januari 2023 ini belum menerima pembayaran dari Pemkab Kuningan. Padahal tidak sedikit rekanan pemerintah tersebut meminjam uang lebih dulu ke pihak lain untuk membiayai proyek pemerintah yang didapatkannya tahun 2022.

Karena itu, mereka meminta agar keterlambatan pembayaran proyek 2022 bisa segera dilakukan pemerintah. Ini agar rekanan terbebas dari jerat utang ke pihak lain.
  BACA JUGA:Empat Rumah Terkena Longsor, Ini Peringatan BMKG   "Kami sih inginya ada pembayaran di minggu ini. Kalau terlalu lama, kami enggak enak ke pihak lain yang sudah berbaik hati memberikan pinjaman ketika pengerjaan proyek," kata sejumlah rekanan, Kamis 5 Januari 2023.   Kepala BPKAD Kuningan, A Taufik Rohman menjawab permasalahan keterlambatan pembayaran anggaran 2022. Taufik membantah istilah gagal bayar karena yang terjadi adalah keterlambatan pembayaran oleh pemerintah daerah. Termasuk yang sudah dikerjakan pihak ketiga di tahun anggaran 2022.   BACA JUGA:Sudah Lapor Polisi, Istri Pengusaha Kuliner di Kuningan Ngaku Dikeroyok   Taufik menjelaskan, keterlambatan pembayaran sebenarnya baru terjadi di Kuningan. Sehingga berakibat keriuhan. Di daerah lain seperti Tasikmalaya, Ciamis dan kabupaten lain sering terjadi. Namun karena baru tahun 2022 Pemkab Kuningan belum  membayar, menimbulkan persepsi lain di mata masyarakat.   "Di daerah sering terjadi keterlambatan pembayaran. Sedangkan di Kabupaten Kuningan baru sekarang. Kami menjamin, di Januari ini semua pembayaran yang tertunda akan beres," jelas pejabat yang akrab dipanggil Opik tersebut.   BACA JUGA:Kades Sudah Beri Pekerjaan, Eeeh Istrinya Malah Diselingkuhi   Dia juga menuturkan alasan lain keterlambatan pembayaran. Salah satunya yakni target pendapatan untuk tahun 2022 tidak tercapai. Mau tidak mau hal itu berimbas terhadap kelancaran pembayaran dari pemerintah.   "Perlu diketahui, pendapatan daerah tidak tercapai. Itu menyebabkan keterlambatan pembayaran. Bukan gagal bayar ya, tapi terlambat bayar. Dan di Januari ini semuanya akan dibayar," janji Opik.    BACA JUGA:Ini Cara Kurangi Bau Sampah di TPSA Ciniru   Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Kuningan Dede Ismail menyatakan bahwa dewan berencana memanggil eksekutif terkait permasalahan gagal bayar.   Dede mengaku mendapat laporan kalau pemerintah daerah belum bisa membayar meski anggaran sudah tertera di APBD 2022.  (*)  
Tags : #pihak ketiga #gagal bayar #bpkad kuningan #berita terkini #apbd 2022
Kategori :

Terkait

Terpopuler

Terkini