Kesulitan dimaksud nampaknya telah dialaminya beberapa hari terakhir. Yang mana, salah satu sekolah meminta surat rekomendasi untuk diserahkan ke dinas perhubungan.
Padahal, surat rekomendasi yang diminta sebenarnya isinya sama dengan pemeriksaan rutin dari dishub yakni seputar KIR.
"Kemarin ada salah satu sekolah yang minta rekomendasi untuk ke dishub, dan kita konsultasi lagi ke dishub, karena apa yang diminta, kita sudah lengkap dan siap semua dari kesiapan unit, tahun unit, kan itu didasari dengan KIR," tuturnya.
Kendari demikian, dirinya meyakinkan armada maupun perusahaan mengikuti apa yang diminta.
"Insya Allah kita mengikuti aturan apa yang sekarang diatur oleh pemerintah," ungkapnya.
Nano mengaku, sempat dibuat tak enak dengan karyawan dan rekan kerja lainnya. Dengan persiapan rutin yang harus membagi jadwal dan kesiapan crew bertugas, pihak sekolah banyak yang mendadak pembatalan keberangkatan.
"Kita kan sudah membuat schedule, mempersiapkan segalanya, gimana ya, kasihan ke pihak travelnya, karena yang membatalkan itu pihak sekolah."
"Karena sekolah sendiri tidak mau mungkin ada anjuran dari dinas pendidikan, berhubung lagi begini, mungkin antisipasi lah," tambahnya.
BACA JUGA:Inilah 4 Manfaat Memelihara Kucing Bagi Kesehatan Pemilik! Nomor 4 Bisa Bikin Jantung Sehat
Menurut Nano, sebenarnya konsumen sudah bisa membedakan mana unit resmi dan perusahaan yang benar.
Hanya saja terkadang tergiur dengan harga murah. Padahal, bukan perusahaan resmi dan armada kualitasnya tidak terjamin.
"Yang pertama ditanyakan jelas unit, tahun unit, tahun berapa, jenis unitnya apa, setelah unit dari kru sendiri, dari kru juga itu sangat penting. Kalau PO yang benar, pasti diperhatikan mulai pelayanan, safety, driver," bebernya.
Terpisah, Pj Bupati Kuningan, R Iip Hidayat menuturkan, pihaknya mendapat SE dari Pj Gubernur yang langsung ditindaklanjuti melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Khusus dalam SE tersebut diberlakukan untuk SD dan SMP, karena jenjang SMA dan SMK merupakan kewenangan provinsi.