BEKASI, RADARKUNINGAN - Untuk mengembakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pasangan ASIH bakal memberikan kemudahan modal pagi para pelaku usaha.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (ASIH), berkomitmen untuk memberikan akses permodalan yang mudah bagi pelaku UMKM.
Komitmen itu disampaikan Ahmad Syaikhu usai meninjau salah satu UMKM di Kota Bekasi bernama Mpok Nini di Jalan Tawes Raya Kios, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kamis 10 Oktober 2024.
Syaikhu mengatakan bahwa kendala utama yang dirasakan para pelaku UMKM di Jabar saat ini adalah terkait dengan permodalan.
BACA JUGA:Profil Malik Risaldi, Pemain Persebaya yang Dipanggil Timnas
"Itulah makanya kita sangat bersyukur Jabar ini punya perbankan yang bagus, bank Jabar Banten yang dengan itu sesungguhnya bisa mensupport adanya UMKM-UMKM atau yang bahkan mikro untuk bisa diberikan permodalan yang memadai," ucap Syaikhu.
Syaikhu juga menceritakan kisah suksesnya mengembangkan UMKM lewat program kredit usaha mikro dengan nilai Rp650 miliar.
"Dulu saya ketika di DPRD menggulirkan namanya kredit usaha mikro, kisarannya ketika itu Rp650 miliar untuk bisa berkembang dengan pesat. Saya kira sekarang ini sejak Covid-19, UMKM ini mulai bisa recovery ya sangat layak kedepan diberi permodalan," akunya.
Adapun persoalan kedua terkait dengan kemasan. Syaikhu menyebut, produk UMKM di Jabar ini harus dikemas dengan semenarik mungkin agar dapat memikat banyak minat calon pembeli.
BACA JUGA:Upgrade Teknik Berkendara, Perdana Jajal R15 Connected di Sirkuit Gery Mang Bareng Pembalap Yamaha
"Karena biasanya produk yang bagus tapi kemasannya gak menarik orang gak tertarik untuk membeli, tapi kalau kemasannya bagus maka akhirnya ini menjadi daya tarik," ungkapnya.
Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pasangan ASIH. Oleh karenanya edukasi terhadap cara pengemasan yang baik bakal menjadi prioritas kedepan.
"Oleh karena itu edukasi terhadap kemasan ini menjadi hal yang harus diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah," lanjutnya.
Sedangkan persoalan ketiga yakni terkait dengan pemasaran. Menurutnya, ketersediaan tempat berjualan UMKM juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah.