KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Kepala Desa di Kabupaten Kuningan mendapat tunggangan baru berupa kendaraan roda dua.
Kendaraan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dimana tahun ini, sebanyak 25 desa menerima kendaraan operasional roda dua. Hingga saat ini, masih tersisa 42 desa yang belum mendapatkan motor dari Bappenda.
Penyerahan diberikan dalam acara penghargaan bagi kecamatan dan desa/kelurahan yang berprestasi dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024.
BACA JUGA:Dua Pemilik Rumah Terpaksa Mengungsi, Tanah Longsor Landa Desa Manggari
BACA JUGA:Jembatan Gantung Cipakem-Cipedes Selesai Sebelum Idul Adha
Kendaraan tersebut diserahkan oleh Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi usai apel pagi, Senin 21 April 2025 di Halaman Setda Kuningan.
Apel pagi ini dihadiri Wakil Bupati Hj Tuti Andriani, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se Kabupaten Kuningan. Kemudian seluruh lurah, kepala desa dan aparat desanya,
Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan, Guruh Irawan Zulkarnean memaparkan, realisasi PBB tahun 2024 telah mencapai target 100 persen pada minggu ketiga bulan November.
Atau lebih cepat satu bulan dari batas akhir yakni bulan Desember 2024. Bahkan ada desa, di mana warganya untuk bayar pajak dengan cara menabung atau dikenal dengan perelek.
BACA JUGA:PAN Gelar Halal Bihalal Secara Daring, Diikuti Kader Se-Indonesia
BACA JUGA:Perikanan Jadi Trend di Desa Jambar, Kuningan, Pendapatan Peternak Ikan Melesat
“Alhamdulillah untuk tahun ini, sebanyak 25 unit kendaraan roda dua diserahkan kepada desa dan kelurahan yang berprestasi. Program ini akan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Masih ada 42 desa dan kelurahan yang belum mendapatkan kendaraan roda dua dari program PBB ini. Semoga seluruh desa dan kelurahan, nantinya dapat memperoleh kendaraan operasional berdasarkan capaian pengelolaan PBB di tahun mendatang,” kata Guruh, Senin 21 April 2025.
Bappenda juga berusaha mempercepat pelayanan serta mewujudkan pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel.
Yaitu pemerintah daerah melalui Bappenda terus mengembangkan aplikasi berbasis teknologi guna mempermudah proses pendaftaran, pendataan, perhitungan, dan pembayaran pajak secara online.