KUNINGAN, RADARCIREBON.COM - Tunjangan yang diterima anggota dewan tengah menjadi sorotan. Hal tersebut yang menjadi salah satu pemicu aksi demonstrasi besar-besaran di Indonesia.
Para mahasiswa menilai, tunjangan yang diterima para anggota dewan tidak memiliki empati terhadap kehidupan masyarakat saat ini.
Dijelaskan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, keberadaan tunjangan DPRD bukanlah hal baru, melainkan aturan yang sudah berjalan puluhan tahun dan berlaku di seluruh Indonesia.
Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015.
"Setiap anggota DPRD sebenarnya difasilitasi rumah dinas. Apabila pemerintah daerah belum siap, maka diganti dengan tunjangan perumahan," jelasnya.
BACA JUGA:Perbaikan Jalur Tour de Linggarjati Hampir Rampung, DPUTR Kuningan Pastikan Selesai Sebelum Hari H
Adapun besaran tunjangan tersebut, jelas Nuzul, dihitung oleh tim independen (apresial) dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
"Serta tidak boleh melebihi tunjangan di tingkat provinsi," ungkapnya.
Berikut ini, tunjangan yang diterima anggota DPRD Kuningan yang dijelaskan Nuzul Rachdy.
Berdasarkan hasil perhitungan tim independen, besaran tunjangan perumahan di Kuningan ditetapkan sebesar Rp25 juta untuk ketua DPRD, Rp24 juta untuk wakil ketua, dan Rp22 juta untuk anggota setiap bulannya.
Nuzul menekankan, besarnya angka tunjangan tersebut masih berada di bawah standar provinsi.
BACA JUGA:Pola Karier Terjamin, Bupati Dian Tanda Tangani Komitmen Manajemen Talenta ASN di BKN Bandung
Selain perumahan, DPRD juga menerima tunjangan transportasi. Namun, tunjangan ini hanya diberikan kepada anggota dewan biasa, bukan pimpinan, karena pimpinan telah difasilitasi kendaraan dinas.
"Anggota mendapatkan tunjangan transportasi sekitar Rp14,5 juta dipotong pajak," kata Nuzul.
Ia menambahkan, ada juga tunjangan komunikasi intensif yang nilainya sekitar Rp7,5 juta per bulan, tanpa adanya kenaikan hampir satu dekade terakhir.