KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, membentuk kelompok kerja (Pokja) dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
DPRD Kabupaten Kuningan melalui Komisi III, terus mengawal proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kuningan kini tengah membentuk Pokja RTRW untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan dari kementerian.
Proses penyusunan ini juga telah memasuki tahap penyelesaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi prasyarat utama dalam penetapan RTRW.
Ketua Komisi III DPRD Kuningan H Didit Pamungkas menjelaskan, bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan sejumlah dokumen pendukung sebagai bagian dari proses tersebut.
BACA JUGA:Keterwakilan Perempuan di DPRD Kuningan Bakal 50 Persen, Ditarget Pemilu 2029
BACA JUGA:Janda Baru di Kuningan Bertambah, Tahun 2025 Tercatat 1.329 Orang
"Beberapa poin seperti rekomendasi peta dasar dan dokumen KLHS sudah selesai dan disampaikan. Materi teknis KLHS juga sedang dijalani. Kita harap seluruh prosesnya bisa tuntas pada tahun 2026,” ungkap H Didit, Senin 27 Oktober 2025, dikutip dari Harian Radar Cirebon.
Ia menegaskan, RTRW memiliki posisi strategis karena menjadi acuan dalam arah pembangunan di Kabupaten Kuningan, termasuk dalam penetapan zonasi kawasan industri, pertanian, dan permukiman. RTRW ini menjadi arah pembangunan ke depan.
"Termasuk zonasi di Kuningan sudah disampaikan, baik untuk kawasan industri maupun sektor lainnya. Prosesnya tinggal menunggu penetapan RTRW secara resmi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa RTRW Provinsi Jawa Barat yang menjadi acuan lintas wilayah juga masih dalam proses finalisasi.
Karena itu, sinkronisasi antara RTRW provinsi dan kabupaten diharapkan dapat berjalan beriringan.
BACA JUGA:Kapten Tim Proton FA, Marsya A Nurhalisa Borong Penghargaan di Elit Pratama Jabar 2025
RTRW yang ditargetkan rampung pada 2026 itu diharapkan hasilnya berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kuningan.