KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan pada Sabtu 20 Desember 2025.
Kunjungan Mendikdasmen ini membuka kembali harapan perkembangan dunia pendidikan, termasuk kehadiran negara dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Setelah mendatangi sejumlah lembaga pendidikan, salah satu titik kunjungan yang menyedot perhatiannya adalah SLBN Taruna Mandiri. Sekolah ini berada Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, sekolah luar biasa yang merasakan revitalisasi, setelah dua dekade berdiri.
Di sekolah itu, Prof Mu’ti tidak sekadar melihat ruang kelas. Ia berbicara tentang angka, kebijakan, dan realitas sosial. SLBN Taruna Mandiri tercatat sebagai satu dari 382.
BACA JUGA:Pulihkan Hutan Desa Bantaragung, Paguyuban Silihwangi Majakuning Tanam Seribu Pohon
BACA JUGA:Ini Baru Pemimpin, Turun ke Pasar, Bupati Dian Jamin Harga Kebutuhan Pokok Stabil
SLB penerima bantuan revitalisasi tahun anggaran 2025, bagian dari upaya pemerintah menata layanan pendidikan khusus, ditengah keterbatasan anggaran dan ketersediaan tenaga pendidik.
“Jumlah anak berkebutuhan khusus terus meningkat, sementara layanan kita masih terbatas, untuk itu secara nasional kita ada 3 hal yang sekarang sedang kami lakukan,” ujar Menteri di hadapan guru.
Pemerintah, kata dia, menempuh tiga jalur sekaligus, yaitu pendidikan inklusi di sekolah formal, penguatan sekolah luar biasa, serta layanan berbasis masyarakat agar pendidikan inklusif tidak berhenti di ruang kelas.
Pernyataan itu menjadi pengakuan jujur atas masalah mendasar. Data nasional menunjukkan ribuan sekolah reguler sudah menerima siswa berkebutuhan khusus, namun sebagian besar belum memiliki guru pendamping yang memadai.
BACA JUGA:Supaya Natal dan Tahun Baru Aman, Polres Kuningan Kerahkan 584 Personel Gabungan
BACA JUGA:Alhamdulillah, Produksi Melonjak, Kuningan Jadi Lumbung Beras Jawa Barat
Kekurangan tenaga pendamping bukan semata soal rekrutmen, melainkan soal kebijakan dan kesiapan sistem pendidikan.
Abdul Mu’ti menyinggung hambatan lain yang lebih sensitif, yaitu stigma sosial kepada anak berkebutuhan khusus.
Pihaknya menyayangkan, masih ada pandangan di masyarakat yang beranggapan anak berkebutuhan khusus sebagai beban, bahkan dikaitkan dengan hal diluar nalar, mistis. Pihaknya dengan tegas akan meluruskan stigma ini.