Politisi dari PDIP itu bahkan turun langsung meninjau proses pengerjaan di lapangan.
Tika menyebut keterlibatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang diwakilinya.
Menurutnya, kondisi jalan poros desa itu sudah rusak parah dan tidak bisa lagi ditunda penanganannya, apalagi menjelang Idul Fitri.
"Ini bentuk tanggung jawab moral saya sebagai wakil rakyat. Keadaan jalan sudah sangat memprihatinkan, sementara dalam waktu dekat para perantau akan mudik. Jangan sampai momentum Lebaran justru diwarnai kecelakaan karena infrastruktur yang tak layak,” tegas Tika.
BACA JUGA:Petani Getah Pinus Kumpul di Pendopo Kuningan, Kejelasan PKS Minta Dipercepat
BACA JUGA:H Dudy Pamuji Jadi Anggota Dewan Pertama Berkunjung ke Desa Sayana
Ia juga mengungkapkan, kegiatan swadaya tersebut memicu kepedulian sejumlah donatur lain yang ikut menyumbangkan material.
Namun di balik itu, Tika menyentil minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap akses vital antar desa tersebut.
"Ini sudah beberapa kali dilakukan penanganan sementara oleh warga. Tapi belum juga ada perhatian serius dari pemerintah daerah," ucapnya.
Ditambahkan Tika, kondisi infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas warga dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, Tika berharap pemerintah daerah sangat peka terhadap kondisi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan dengan cepat.
"Jangan sampai masyarakat terus-menerus menambal harapan dengan swadaya. Infrastruktur dasar adalah kebutuhan utama yang seharusnya menjadi prioritas,” tandasnya.
Akses Karangkancana–Jabranti merupakan jalur penghubung penting bagi aktivitas ekonomi dan sosial warga.
Kondisinya yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan.
Kegiatan ini memang menjadi bukti kuat bahwa semangat gotong royong masyarakat masih hidup dan menjadi solusi darurat di tengah keterbatasan.
Namun di sisi lain, fakta bahwa jalan kabupaten harus diperbaiki dengan uang pribadi anggota dewan dan swadaya warga memunculkan pertanyaan serius tentang komitmen dan perencanaan pembangunan infrastruktur daerah.