KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Pemerintah Kabupaten Kuningan memastikan pembayaran gaji ke-13 pada Juni 2026 tidak hanya diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Melainkan juga PPPK Paruh Waktu (PPPK PW) hingga pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan juga akan menerima hak yang sama.
Hal ini dipastikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi.
BACA JUGA:Juni Jadi Bulan Rezeki, ASN Kuningan Segera Terima Gaji ke-13 dan TPP ke -13, Ini Jadwalnya
BACA JUGA:KONI Kuningan Kirim 234 Atlet ke Porprov Jabar XV, Futsal Siap Jadi Kuda Hitam
Deden mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 serta Peraturan Bupati Kuningan Nomor 2 Tahun 2026.
Menurut Deden, besaran gaji ke-13 bagi PPPK Paruh Waktu tidak diberikan secara merata karena disesuaikan dengan masa kerja masing-masing pegawai.
"Untuk PPPK Paruh Waktu, besarannya bergantung pada masa kerja sehingga tidak sama antara satu pegawai dengan pegawai lainnya," ujar Deden, Jumat 5 Juni 2026.
Ia menjelaskan, Juni menjadi salah satu bulan dengan beban belanja pegawai cukup tinggi setelah sebelumnya pemerintah daerah merealisasikan pembayaran THR dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-14 pada Maret lalu.
BACA JUGA:DAK Penugasan Rp29 Miliar untuk Kuningan, Ini 5 Ruas Jalan yang Sedang Diperbaiki
BACA JUGA:Polemik Jalan yang Dikelola Kabupaten Cirebon, Begini Penjelasan PUTR Kuningan
Meski demikian, Pemkab Kuningan tetap berkomitmen memenuhi seluruh kewajiban kepada pegawai dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang seimbang.
Deden menyebut, kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah saat ini sejalan dengan prinsip "Ajeg Timbangan" yang menjadi landasan pengelolaan fiskal daerah.
Prinsip tersebut menekankan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, termasuk menjaga arus kas masuk dan keluar sesuai dengan alokasi dalam APBD.
"Kami berharap kebijakan ini menjadi pilihan terbaik bagi banyak pihak. Di tengah keterbatasan fiskal, tentu ada prioritas yang harus didahulukan dan ada yang dijadwalkan kembali," katanya.