Berdasarkan pemantauan Dinas Kesehatan, sejumlah sumur di kawasan tersebut disebut memiliki kandungan E.coli tinggi sehingga tidak layak digunakan sebagai sumber air minum.
Dalam audiensi di Gedung DPRD Kuningan, warga bahkan membawa dua galon air yang disebut berasal dari lingkungan sekitar waduk.
Air tersebut dipersoalkan karena dinilai berbau dan warga mempertanyakan kelayakannya untuk dikonsumsi.
Persoalan kualitas air tersebut menambah kekhawatiran warga selain masalah keselamatan permukiman yang berada dekat dengan area pembuangan air bendungan.
Warga berharap pemerintah melakukan penanganan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Mereka juga meminta adanya kepastian terhadap rumah-rumah yang dinilai berada di kawasan berisiko.
DPRD Dorong Pembentukan Tim Khusus
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy mengatakan persoalan dampak Waduk Kuningan tidak cukup diselesaikan hanya melalui audiensi.
DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk tim khusus untuk menginventarisasi berbagai dampak keberadaan bendungan tersebut.
Tim tersebut diharapkan dapat merumuskan langkah penanganan berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Jadi kami mencari solusi dalam penyelesaian masalah ini. Adapun kesimpulan dari pertemuan ini, baik pemerintah daerah maupun masyarakat sepakat untuk dilakukan relokasi," tegasnya.
Nuzul mengatakan, Pemda Kuningan juga perlu menyiapkan alternatif lahan bagi warga yang benar-benar berada di zona berisiko. Penentuan lokasi relokasi harus mempertimbangkan kelayakan lahan serta kebutuhan masyarakat.
Langkah berikutnya akan dilakukan Komisi III DPRD Kuningan dengan turun langsung ke Desa Randusari. Peninjauan lapangan diperlukan untuk memverifikasi kondisi yang disampaikan warga.
"Komisi III DPRD Kuningan selanjutnya akan turun langsung ke Desa Randusari, untuk memverifikasi kondisi lapangan. Peninjauan itu dinilai penting, agar keputusan pemerintah tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi berdasarkan fakta dan kondisi warga di lokasi," ungkapnya.
DPRD Kuningan menyatakan akan mengawal tindak lanjut persoalan tersebut. Bagi warga, keberadaan Waduk Kuningan diharapkan tidak menimbulkan persoalan baru terkait keselamatan maupun kesehatan.
Jika risiko keselamatan dan kesehatan memang terbukti, pemerintah dituntut memberikan kepastian penanganan. Salah satu opsi yang disepakati dalam audiensi adalah relokasi bagi warga yang berada di kawasan paling terdampak. (*)