Ia menegaskan, peningkatan RLS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Selain Disdikbud, Kementerian Agama dan unsur masyarakat juga diharapkan berkontribusi memperluas akses pendidikan serta mendorong keberlanjutan sekolah bagi peserta didik.
Pemerintah Kabupaten Kuningan juga mengapresiasi peran PGRI dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Pengembangan karier, peningkatan kesejahteraan, dan pemahaman regulasi dinilai perlu diperhatikan secara beriringan.
Pemkab turut menaruh perhatian terhadap pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Kebijakan pemerintah pusat mengenai pengelolaan dan pembiayaan tenaga pendidik diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para guru sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Kesejahteraan hingga Status Kepegawaian Guru Dibahas
Seminar nasional tersebut juga menjadi ruang bagi para guru untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Pembahasan mencakup kesejahteraan, pencairan tunjangan profesi guru (TPG), kepastian status kepegawaian, serta pengembangan karier.
Administrasi data pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan persyaratan dan kelancaran pencairan tunjangan.
Persoalan lain yang dibahas meliputi kebutuhan pengawas sekolah, regulasi jabatan kepala sekolah, mekanisme kenaikan pangkat, uji kompetensi, hingga ketersediaan formasi jabatan fungsional. Kepastian status PPPK paruh waktu maupun penuh waktu juga menjadi bagian dari pembahasan.
Ketua PGRI Kabupaten Kuningan Ida Suprida berperan dalam memperkuat komunikasi antara organisasi profesi dan pemerintah, terutama untuk menampung serta memperjuangkan aspirasi tenaga pendidik.
Melalui diskusi dan talkshow, peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan memperoleh penjelasan langsung dari narasumber pemerintah maupun organisasi profesi. PGRI diharapkan terus menjadi wadah bagi guru untuk berbagi pengalaman, meningkatkan kompetensi, serta memperjuangkan aspirasi secara konstruktif.
Solidaritas guru juga didorong hadir dalam praktik nyata, seperti berbagi metode pembelajaran yang baik, membantu rekan sejawat yang menghadapi kesulitan, dan menjaga kehormatan profesi pendidik.
Pendaftaran Peserta Penuh dalam Dua Jam
Ketua Panitia Surya, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa seminar nasional tersebut mendapat sambutan tinggi dari para guru di Kabupaten Kuningan. Pendaftaran peserta secara daring bahkan dipenuhi dalam waktu sekitar dua jam.
Menurut Surya, peringatan HUT PGRI tahun ini juga dilaksanakan di masing-masing cabang pada setiap kecamatan. Adapun seminar nasional menjadi salah satu kegiatan yang dipusatkan di tingkat kabupaten.
Format diskusi dan talkshow dipilih agar peserta dapat berinteraksi langsung dengan narasumber, mengajukan pertanyaan, serta mendapatkan penjelasan mengenai regulasi pendidikan, kesejahteraan, dan pengembangan karier.
Selain Sekda Uu Kusmana dan Kepala Disdikbud Dr. Carlan, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat Dr. Sugito Adiwarsito, M.Pd., M.Or., Ketua Pengurus Besar PGRI Dr. Dudung Abdul Qodir, M.Pd., Ketua PGRI Kabupaten Kuningan Ida Suprida, S.Pd., M.M., jajaran pengurus PGRI, serta guru dari berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan. (*)