Seluruh tahapan pencalonan dipastikan berjalan transparan sesuai prosedur organisasi tanpa dipengaruhi spekulasi maupun dorongan kepentingan pribadi pihak tertentu.
Menanggapi isu yang beredar mengenai kabar bahwa posisi Ketua DPD Partai Golkar Kuningan mendatang harus diisi oleh figur pimpinan nomor satu di Kabupaten Kuningan, Yudi mengaku belum menerima instruksi khusus dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
"Sampai hari ini saya tidak tahu. Dalam juklak-juknis tidak ada aturan yang menentukan bahwa ketua umum memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menjadi ketua," tegasnya.
Ia pun enggan berspekulasi mengenai peluang figur tertentu, termasuk potensi pencalonan kembali Ketua DPD saat ini. Penilaian keabsahan berkas sepenuhnya menjadi wewenang tim verifikasi Jawa Barat. Penyelenggaraan Muscab ini diharapkan berjalan sesuai koridor aturan demi memantapkan konsolidasi serta regenerasi kepemimpinan Partai Golkar di Kabupaten Kuningan. (*)