Daftar 25 Desa Penerima Hadiah Sepeda Motor, Kecamatan Ciawigebang Mendominasi

Program ini, sebutnya, akan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. 

Dijelaskan Galuh, masih ada 42 desa dan kelurahan yang belum mendapatkan kendaraan roda dua dari program PBB ini. 

"Semoga seluruh desa dan kelurahan, nantinya dapat memperoleh kendaraan operasional berdasarkan capaian pengelolaan PBB di tahun mendatang," katanya.

Untuk mempercepat pelayanan serta mewujudkan pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel, Guruh mengungkapkan bahwa pemerintah daerah melalui Bappenda terus mengembangkan aplikasi berbasis teknologi.

Hal tersebut guna mempermudah proses pendaftaran, pendataan, perhitungan, dan pembayaran pajak secara online.

Atas capaian itu, Bupati H Dian Rachmat Yanuar memberikan apresiasi terhadap kinerja yang ditunjukkan Bappenda dalam memenuhi target PAD. 

Bupati bilang bahwa capaian ini merupakan sinergitas yang dibangun dari pihak Bappenda, kecamatan, kelurahan dan khususnya desa-desa sebagai garda terdepan pembangunan daerah.

Menurut bupati, apa yang didah dilakukan Bappenda sejalan dengan visi Kuningan Melesat (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh). 

Karena itu, Bupati Dian mengajak seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, untuk terus bersinergi meski di tengah keterbatasan. 

"Desa merupakan pemerintahan terdepan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat," tegas Bupati Kuningan.

Tak lupa, Bupati Dian menyampaikan filosofi Sunda sebagai pesan moral untuk membangun masyarakat produktif. 

"Ngawujudkeun masyarakat anu rea ketan rea keton, bro dijuru bru dipanto, ngalayah di tengah imah, di pinggir aya si Jabrig, di kolong aya si Jambrong, di paranggon aya si Jalu," tutur bupati.

Kalimat ini memiliki makna, bupati mengajak warga memanfaatkan lahan kosong untuk bertani dan beternak demi memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan.

Bupati juga meminta kepada Bappenda agar melakukan pemutakhiran basis data objek PBB secara menyeluruh, guna meningkatkan potensi pendapatan dan menghindari ketimpangan dalam penetapan pajak.

Sumber: