Survei Jamparing: Kinerja 100 Hari Dian–Tuti Cukup Baik, Tapi Masih Banyak PR
Sabtu 31-05-2025,16:14 WIB
Editor:
Agus Sugiarto
Direktur Jamparing Research, Topic Offirstson, memaparkan bahwa survei yang mereka lakukan menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bupati Dian mencapai 79 persen, sementara Wakil Bupati Tuti mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 63 persen. (Bubud--
KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Lembaga riset independen, Jamparing Research, mengumumkan hasil evaluasi terhadap kinerja 100 hari pertama kepemimpinan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani.
Pengumuman itu disampaikan Jamparing dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 31 Mei 2025) di Sekretariat Jamparing, Desa Kasturi, Kecamatan dan Kabupaten Kuningan.
Direktur Jamparing Research, Topic Offirstson, memaparkan bahwa survei yang mereka lakukan menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bupati Dian mencapai 79 persen, sementara Wakil Bupati Tuti mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 63 persen.
“Secara keseluruhan, ini tergolong cukup baik untuk periode awal pemerintahan,” ujar Topic.
Sebagai pembanding, ia menyebut bahwa hasil serupa pernah dilakukan saat 100 hari kerja almarhum Bupati H. Acep Purnama, yang kala itu mencatat angka kepuasan publik lebih tinggi, yakni 82,7 persen.
Topic menekankan pentingnya melihat angka ini dalam konteks situasi fiskal saat ini.
Menurutnya, keterbatasan anggaran baik di tingkat nasional maupun daerah turut memengaruhi capaian dan pola kerja tim pemerintahan yang baru.
Survei ini dilakukan terhadap 1.000 orang dari 32 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan.
Sampel diambil secara proporsional dari berbagai latar belakang profesi, termasuk petani, pedagang, aparatur sipil negara, guru, dan perangkat desa.
Responden juga mewakili berbagai tingkat pendapatan, mulai dari di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp10 juta per bulan.
“Metodologi kami selalu berlandaskan prinsip ilmiah. Hasil yang kami sampaikan merupakan cerminan langsung dari pandangan masyarakat tanpa ada rekayasa,” jelas Topic.
Di balik angka-angka tersebut, Jamparing Research juga mencatat sejumlah isu yang masih perlu menjadi perhatian.
BACA JUGA:Dorong Daya Saing UMKM, BRI Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMKM melalui Program BRI Peduli
Beberapa tantangan utama yang disebutkan adalah lemahnya koordinasi antara kepala daerah dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta kurangnya respons terhadap isu strategis seperti kepemudaan, olahraga, dan persoalan keagamaan.
Masalah tunda bayar juga masuk dalam daftar keluhan masyarakat.
Topic mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat menilai program-program yang telah dipublikasikan oleh pemerintahan Dian–Tuti belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar yang mereka rasakan.
Selain itu, komunikasi kebijakan antara pimpinan dan dinas pelaksana dinilai belum berjalan optimal.
BACA JUGA:Ini Keren, Kodim 0615/Kuningan Gelar Konseling untuk Orang Tua Siswa Peserta Program Barak Militer
Walau begitu, secara umum kinerja 100 hari pemerintahan ini masih masuk dalam kategori “baik” menurut standar evaluasi dari Kementerian PAN-RB.
Namun, sejumlah rekomendasi tetap diberikan, terutama untuk memperkuat kebijakan publik dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Yang terpenting sekarang adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan agar sejalan dengan visi dan misi yang sudah dicanangkan. Ini butuh kerja keras,” kata Topic menegaskan.
Ia juga mengingatkan bahwa masa kerja kepala daerah berlangsung lima tahun, sehingga penilaian sebaiknya tidak hanya berfokus pada 100 hari awal.
BACA JUGA:Sang Skutik Legendaris Yamaha Hadir Kembali Dengan Pilihan Warna Baru yang Kekinian dan Sporty
“Perjalanan masih panjang. Jangan berhenti hanya karena 100 hari sudah lewat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik, Jamparing mengusulkan agar evaluasi semacam ini dilakukan secara rutin tiap tahun.
Bahkan, ia mendorong setiap SKPD di lingkungan Pemkab Kuningan untuk melakukan penilaian internal setiap enam bulan sekali.
“Evaluasi berkala bisa membantu meningkatkan kualitas layanan publik. Saat ini masyarakat sudah semakin kritis dan paham bagaimana layanan pemerintah seharusnya dirasakan. Makanya evaluasi harus jadi budaya,” tutup Topic. (Bubud Sihabudin)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
