BELUM OPTIMAL, Kritik DPRD Terhadap PAD Kuningan dari Sektor BUMD

DPRD Kuningan tidak menutup mata bahwa kekuatan fiskal daerah masih terbatas. Namun, keterbatasan ini menurutnya tidak boleh dijadikan alasan mandeknya kinerja.

Pihaknya menekankan, agar setiap program diarahkan pada manfaat konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita menyadari kemampuan APBD tidak bisa menyelesaikan semua persoalan. Tetapi pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan setiap program yang ada agar memberikan dampak nyata, bukan seremonial belaka," tegasnya.

Dalam catatan umum Banggar, terdapat beberapa kritik keras yakni evaluasi total terhadap OPD dengan PAD rendah. 

Perlunya penguatan kinerja dan akuntabilitas publik, dan OPD yang gagal mencapai target PAD diminta tidak dibiarkan tanpa evaluasi serius.

BACA JUGA:Kepala Daerah Perbatasan dan KPK Kumpul di Kuningan, Ini yang Dibahas

BACA JUGA:Inovasi DPRD: Pertemuan Masyarakat dan Wakil Rakyat Berbasis Budaya

"Setiap potensi pendapatan harus tergarap maksimal. Kebocoran harus ditekan di semua lini pemungutan," ucapnya.

Menurutnya, OPD pajak dan retribusi diminta tidak kendor. Konsistensi, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan disebut sebagai keharusan untuk menjaga fiskal daerah tetap sehat.

Banggar menyoroti turunnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp111 miliar, yang berdampak signifikan pada ruang fiskal APBD 2026. 

Karena itu, OPD diminta melakukan efisiensi anggaran yang terukur dan tidak asal memangkas.

"Efisiensi jangan menyentuh pelayanan dasar dan program strategis. Pangkas yang tidak prioritas, bukan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

BACA JUGA:Ruang Pintar PNM Cabang Cirebon Berlanjut, Giliran Al Hijrah Griya Caraka Raih Perpanjangan Bantuan

BACA JUGA:Art & Brew Vibes! Stylish On The Road Bikin Riding Semakin Aesthetic

DPRD juga meminta agar kegiatan seremonial diminimalkan, dan anggaran lebih diarahkan pada pelayanan langsung kepada masyarakat. 

Sumber: