Menjinakkan Bom Waktu Fiskal Kuningan: Kiprah Kepala BPKAD yang Dipercaya Menata Ulang APBD

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Ketika Deden Sopandi Kurniawan dipercaya memegang kendali Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan, tantangan yang menantinya bukan perkara ringan.

Di meja kerjanya, menumpuk persoalan lama: tunda bayar APBD yang berulang, tekanan belanja rutin, dan ruang fiskal yang semakin sempit.

Kepercayaan yang diberikan Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan taruhan besar.

Jika salah langkah, stabilitas keuangan daerah bisa kembali goyah. Jika berhasil, Kuningan punya peluang keluar dari lingkaran masalah fiskal yang selama bertahun-tahun membelit.

BACA JUGA:Peluang Jadi Direktur, Pemkab Kuningan Segera Buka Seleksi Direktur PDAU

BACA JUGA:TPP ASN Kuningan Cair Januari 2026, Sekda Uu Pastikan Dibayar Penuh Tanpa Potongan 20 Persen

Berbekal pengalaman panjang di birokrasi dan kompetensi teknis yang solid, Deden membawa pendekatan berbeda. 

ASN yang pernah berkarir di Inspektorat Kuningan itu tidak sekadar menghitung angka di balik meja, tetapi berupaya mengubah cara pandang pengelolaan keuangan daerah: dari reaktif menjadi terukur.

Efisiensi belanja dijalankan bukan dengan memotong secara membabi buta, melainkan melalui pemilahan prioritas.

Belanja wajib tetap dijaga, sementara program yang dinilai tidak mendesak harus berani dikoreksi.

BACA JUGA:Sekda Kuningan: Pesimisme Berubah Jadi Optimisme, Tunda Bayar Tuntas dan Fiskal Mulai Bangkit

BACA JUGA:APBD Kuningan 2025 Aman dari Gagal Bayar, Kepemimpinan Bupati Dian Dinilai Melesat Jauh

Langkah ini menuai perhatian publik. Uha Juhana, aktivis sekaligus Ketua LSM Frontal Kuningan, menilai pendekatan tersebut sebagai sinyal perubahan.

“Efisiensi belanja dan percepatan PAD dijalankan dengan perhitungan matang. Yang paling terasa, tunda bayar bisa diselesaikan tanpa harus menunggu pinjaman jangka menengah,” kata Uha, Kamis 1 Januari 2026.

Sumber: