Utang Petani Indramayu Rp1,4 Triliun Ternyata Lebih Baik dari Karawang dan Subang

Utang Petani Indramayu Rp1,4 Triliun Ternyata Lebih Baik dari Karawang dan Subang

Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi memimpin rapat dengan BPS dan DKPP di ruang kerja Komisi II, Rabu (17/9/2025).-Burhanuddin-Radar Indramayu

"Kami dari DKPP akan mengoptimalkan bagaimana produksi pertanian Indramayu semakin meningkat, terutama produksi padi yang saat ini rata-rata 7 ton, bagaimana nanti bisa 7,3 ton atau sampai 7,5 ton," ungkap Muhammad Iqbal.

Namun untuk bisa mencapai target tersebut, jelas Iqbal, harus ditunjang dengan pasokan air untuk mengairi sawah.

"Kalau ada air tersedia, Insya Allah pendapatan petani akan meningkat. Termasuk juga penanganan hama, kita akan optimalkan dengan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan juga Dinas Tanaman Pangan dan Hortikula Jawa Barat," sambungnya. 

BACA JUGA:Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN Kuningan Sebesar 20 Persen

Sebelumnya, Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Dharma Kusuma (PDK) beraudiensi ke DPRD Indramayu. 

Mereka menilai, Pemkab Indramayu gagal menyejahterakan petani Indramayu. Hal itu lantaran utang petani menembus angka Rp1,4 triliun. 

Berdasarkan data BPS dalam laporan “Kabupaten Indramayu dalam Angka 2025," tercatat bahwa sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan memiliki utang pada bank umum sebesar Rp1.493.558.170.494 pada tahun 2023.

Atas dasar tersebut, Rabu 17 September 2025, Komisi II DPRD Indramayu mengundang BPS dan DKPP Indramayu, untuk mengadakan rapat kerja tindak lanjut di ruang kerja Komisi II.

"Kami (Komisi II DPRD) berinisiatif memanggil DKPP selaku stake holder, dan BPS selaku yang mengeluarkan data itu," ujar Imron Rosadi, Ketua Komisi II, dikutip dari Harian Radar Cirebon.

BACA JUGA:Harga Sembako di Kuningan, Beras Stabil, Daging Ayam Potong Melonjak

Imron memahami, mungkin masyarakat yang berutang lantaran tidak punya modal untuk sawahnya. 

"Tapi kalau boleh kami sarankan, para petani Indramayu, untuk mengelola sawahnya jangan sampai berutang di para tengkulak. Karena ini akan membebani hidup mereka," kata dia. 

Di masa mendatang, Komisi II DPRD Indramayu berkomitmen terus mengawal persoalan yang menyangkut kesejahteraan para petani. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: