Teti Viral karena Pemerintah Tidak Serius

KUNINGAN - Viralnya berita Teti \'Manusia Kayu\' bukanlah kali pertama. Pada tahun 2017, Tety sempat viral dan mendapat perhatian dari banyak pihak termasuk pemerintah. Mulai dari pemerintah tingkat desa, kecamatan, hingga sekda dan Ketua Tim Penggerak PKK Ika Purnama sempat mengunjungi Teti. Tak hanya pemerintah, banyak komunitas dan LSM yang membantu Tety seperti Rampakpolah, Sedekah Rombongan (SR), Jaring Pengaman Umat (JPU) dan lainnya, seperti yang diungkapkan Amar Thohir, aktivis sosial di Kabupaten Kuningan. Menurut Amar, dirinya setiap bulan rutin menyalurkan bantuan untuk Tety dari para donatur untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Tety seperti Diapers, tissue basah, hingga makanan ringan. \"Kalau kehabisan Diapers, kakak iparnya mengirim pesan pada saya untuk minta dibelikan. Alhamdulillah masih banyak yang peduli dengan Tety. Saya menggalang dana lalu menyalurkan untuk Tety,\" ungkap Amar, Jumat (7/2). Amar menambahkan, untuk masalah pangan, sudah ada bantuan rutin dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) setiap dua bulan sekali yang cukup untuk kebutuhan makan Tety, sembako berupa beras, minyak, terigu, susu dan lainnya. Terkait kembali viralnya Tety, Amar menjelaskan bahwa hal tersebut karena belum adanya keseriusan dari Pemda Kuningan untuk menangani masalah warga miskin baik pangan ataupun kesehatan secara tuntas. \"Wajar kalau berita Tety kembali mencuat, pemda tidak serius menangani masalah yang dialami oleh warga miskin seperti Tety. Diperlukan penanganan yang komprehensif, sistematis dan berkesinambungan,\" lanjut Amar. Menurutnya, salah satu ketidakseriusan pemda adalah dalam hal membuat aturan yang jelas untuk menangani masalah kemiskinan. Hampir setahun menunggu munculnya peraturan bupati (perbup) namun hingga saat ini belum juga terbit. \"Sudah tiga kali saya hadir memenuhi undangan rapat mewakili JPU untuk merumuskan perbup, namun sampai sekarang hampir setahun belum juga terbit, malah semakin tidak jelas kelanjutannya,\" terangnya. Sangat dibutuhkan aturan sebagai payung hukum agar SKPD dapat bergerak menangani masalah masyarakat miskin. Menurutnya, selama ini dinas terkait selalu terbentur dengan birokrasi saat harus memberikan bantuan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. \"Dinas terkait kebanyakan selalu beralasan tidak ada anggaran atau tidak ada program saat masyarakat miskin membutuhkan bantuan yang kadang sifatnya darurat. Tidak sedikit yang mati terlantar karena tidak tahu harus berbuat apa,\" tegasnya. Amar berharap agar pemda, terutama bupati sebagai pucuk pimpinan segera membuat aturan sebagai payung hukum agar masyarakat miskin di Kabupaten Kuningan bisa mendapatkan bantuan yang komprehensif, sistematis dan berkesinambungan. \"Masih sangat banyak kasus seperti Tety. Semoga pemerinta bisa lebih serius lagi. Kesampingkan dulu masalah lainnya yang tidak terlalu mendesak, kepentingan masyarakat lebih utama,\" tegasnya. Selain itu, Amar juga berharap kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat dapat lebih peduli dan memperjuangkan nasib rakyat sesuai porsinya. Menurutnya, rakyat memilih para wakil tersebut untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan bergerak sesuai tugasnya. \"Anggota dewan diharapkan dapat lebih peduli terhadap rakyat sesuai kapasitasnya. Buat aturan yang berpihak pada rakyat kecil, jika sudah ada, lakukan monitoring agar aturan yang ada benar-benar dijalankan,\" pungkasnya. (fik)

Sumber: