Komisi 3 DPRD Tampung Keluhan Warga Lereng Ciremai

Komisi 3 DPRD Tampung Keluhan Warga Lereng Ciremai

KUNINGAN – Jajaran Komisi 3 DPRD Kuningan menyambangi Desa Setianegara Kecamatan Cilimus, dalam rangka menampung berbagai keluhan warga lereng Ciremai, Rabu (12/2). Hadir dalam pertemuan itu, para kepala desa yang wilayahnya berada di lereng Ciremai bagian utara, yakni Desa Sayana Kecamatan Jalaksana, Desa Setianegara Kecamatan Cilimus, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana, Desa/Kecamatan Pasawahan, dan Desa Seda Kecamatan Mandirancan. Tak ketinggalan hadir dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kuningan. Kunjungan Dalam Daerah (KDD) Komisi 3 DPRD ini dipimpin langsung ketuanya, Dede Sudrajat. Ia didampingi sejumlah anggota Komisi 3, di antaranya Drs H Toto Hartono, Drs H Momon Suherman, serta beberapa anggota lainnya. Tampak pula sejumlah camat yang ikut mendampingi para kepala desa tersebut. Berbagai keluhan disampaikan warga dan kepala desa, salah satunya terkait banyaknya hama babi dan kera yang mengganggu keberlangsungan pertanian di wilayah sekitar kaki Gunung Ciremai. Akibatnya, tak jarang saat warga hendak memanen tanaman, harus beradu cepat dengan rongrongan kera dan juga babi hutan. Kepada Radar Kuningan usai kunjungan, Ketua Komisi 3 DPRD Dede Sudrajat menyampaikan, jajaran komisi yang dipimpinnya itu datang ke Balai Desa Setianegara Kecamatan Cilimus untuk berdialog dengan sejumlah kades lereng Ciremai. “Kami datang ke Desa Setianegara dalam rangka KDD Komisi 3 untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kami datang untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di kaki Gunung Ciremai. Mereka menyampaikan kepada kami banyak keluhan tentang banyaknya hama babi dan monyet, sehingga secara materi masyarakat di sana merasa dirugikan,” tutur Dede. Seraya menceritakan kembali keluhan para kades, Dede menyebut dahulu di kawasan lereng Ciremai dalam satu hari musim panen bisa memanen sampai 6 mobil kol bak. Namun saat ini hal itu tidak ada, karena harus adu cepat dengan monyet dan babi. “Dulu katanya ada yang ngirim monyet berbox-box mobil. Dikirain dari instansi terkait yang mengirim, ternyata pas ditanyakan bukan katanya. Inilah permasalahan-permasalahan yang harus kita tampung. Sebagai anggota dewan, kita wajib menyerap aspirasi atau keluhan dari warga seperti itu,” katanya. Selain tentang hama babi dan monyet, kata Dede, keluhan lainnya yang disampaikan para kades tersebut, yakni tentang kekeringan yang masih melanda, meskipun saat ini sudah memasuki musim penghujan. “Sampai sekarang pun di sana (lereng Ciremai, red) masih kering, walaupun musim hujan. Padahal dulu di sana sumber air, dan banyak mata air. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kami menggali permasalahan ini di mana akarnya,” ujar Dede. Tidak hanya masyarakat di kawasan barat lereng Ciremai, lanjut Dede, pihaknya pun Kamis pagi ini (13/2) akan mengunjungi masyarakat di wilayah tengah lereng Ciremai, tepatnya di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur. Mengingat ada keluhan yang sama di daerah tersebut yang akan disampaikan ke Komisi 3. “Di sana (Cisantana, red) juga keluhannya sama, kekeringan, hama babi danm. Kami sebatas menampung keluhan dari masyarakat,” sebutnya. Dari enam kepala desa yang hadir kemarin, lanjut Dede, rata-rata mengeluhkan hal yang sama. Keluhan yang ditampung Komisi 3 DPRD tersebut hanya sebagai sampling saja untuk nantinya akan dikoordinasikan dengan eksekutif sebagai eksekutornya. “Dulu mah katanya leuweungna hejo bisa ngejo (hutannya hijau bisa menanak nasi, red). Sekarang mah boro-boro. Panen paheula-heula (saling adu cepat, red) dengan babi dan monyet. Sekarang mah pengen pisang harus beli ke Cirebon, pengen Ubi harus beli ke Cirebon. Sebab panennya paheula-heula sama monyet sama babi. Jadi, kasihan juga masyarakat seperti itu,” ujarnya lagi, seraya menyebut sekarang masyarakat sudah tidak bisa lagi menggarap lahan karena ada aturan yang melarangnya. Komisi 3 DPRD akan menampung keluhan masyarakat lereng Ciremai di tiga titik, baru setelah semuanya tertampung, pihaknya akan menyampaikan laporan resmi kepada pimpinan DPRD, untuk kemudian bagaimana harus mengambil langkah. “Kami belum bisa menjawab solusinya seperti apa, karena baru sebatas menampung. Besok (hari ini, red) kami akan ke Cisantana, termasuk ke lapangan, ke Palutungan, ke Bupernya, di sana sekarang sudah ada plur, padahal dulu tidak boleh. Ayo kita ke lapangan saja bareng-bareng, tidak melulu bicara teoritik, ke lapangan biar kelihatan langsung kondisinya seperti apa. Kita jangan debatebel di tataran teoritik,” ajaknya. (muh)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: