Husnul Tunggu Permohonan Maaf Nuzul di Media, KH Achidin: Pertemuan Kemarin Hanya Silaturahmi

KUNINGAN–Anggota Dewan Kehormatan Yayasan Husnul Khotimah KH Achidin Noor MA mengungkapkan saat ini Husnul masih menunggu permohonan maaf Ketua DPRD Nuzul Rachdi SE di media selama 5 hari berturut-turut. Hal itu diungkapkan Achidin saat diwawancarai sejumlah media usai dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD, Rabu (14/10). Achidin menuturkan, Ponpes Husnul merupakan lembaga pendidikan dan bukan lembaga politik. Sehingga ia menegaskan untuk urusan kasus pernyataan “limbah” Nuzul Rachdi yang viral di Youtube, dari sisi politik pihaknya tidak akan ikut-ikutan. “Husnul sedang sibuk mengurusi santri dan wabah yang memang tidak disengaja, itu mah memang musibah ya,” katanya. Tadinya, kata Achidin, dengan adanya tampilan video (pernyataan Ketua DPRD, red) di Youtube, dirinya mengaku sudah tidak aneh, karena ia menyebut orang yang menyatakan itu kemungkinan sedang kesal. Namun, dengan adanya empati dari masyarakat dan dari banyak pihak, akhirnya Husnul mengeluarkan surat pernyataan sikap. “Di antaranya kita minta yang bersangkutan (Nuzul Rachdi, red) meminta maaf melalui media lokal dan nasional selama 5 hari berturut-turut, dan mencabut pernyataan. Tapi setelah saya tunggu-tunggu, nggak ada pernyataan maaf sesuai dengan harapan kita. Akhirnya masyarakat kan ada demo segala macam,” ucapnya. Di sisi lain, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berempati dan bersimpati kepada Husnul. Ia bahkan bersumpah tidak ada niatan untuk memobilisasi (massa), karena itu merupakan murni apa adanya. “Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada teman-teman yang mendukung kepada pesantren, karena mungkin satu jiwa tentang pesantren. Cuma kalau sekarang banyak pihak yang mengadukan, itu mah hak mereka. Seperti masyarakat mengadukan ke BK masalah kode etik, itu mah hak masyarakat kan. Enggak usah misalnya kenapa Husnul enggak mengadukan? Husnul sibuk dengan penyelesaian masalah ini,” tegasnya. “Jadi, kemarin (pertemuan Husnul dengan Nuzul, Bupati, Kapolres, dan MUI, red) juga terus terang saja, kami dihubungi melalui MUI berkali-kali bahwa Pak Nuzul ingin bertemu ke Husnul. Saya jawab mungkin bisa setelah tanggal 12 Oktober, sebab tanggal 12 itu akhir dari pemulangan dan juga proses. Alhamdulillah tanggal 13 mereka datang. Cuma ketika datang saya kaget, ini mau dengan siapa datangnya, apakah dengan pasukan beliau. Kalau bawa pasukan, saya nggak mau. Eh ternyata yang datang Pak Bupati, Kapolres dan Ketua MUI,” imbuhnya. Sebagai pesantren, lanjut Achidin, kalau ada orang yang mau bersilaturahmi, ia mempersilakan. Hanya saja saat itu, Nuzul mengatakan mau mencabut dan meminta maaf. Lalu Achidin bilang, almuslimuuna ‘alaa syurutihim, yang berarti setiap orang Islam itu terikat dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang disepakati. “Kami sudah menyampaikan syarat untuk itu, yakni nomor 3, Pak Nuzul belum melaksanakan itu. Jadi, hari ini (kala itu, red) tidak ada acara maaf memaafkan. Syaratnya ya itu, mencabut pernyataan dan meminta maaf melalui media lokal dan nasional berturut-turut. Itu saja dilaksanakan dulu, nanti ketemu lagi,” tutur dia. Ditanya berapa jumlah media yang harus menyampaikan permohonan maaf Nuzul, ia tidak menekankan harus berapa media, yang penting media lokal dan nasional selama 5 hari berturut-turut, dan meminta maafnya bukan hanya ke Husnul, tapi kepada seluruh masyarakat dan pesantren pada umumnya. “Ini karena yang tersinggung bukan pesantren saja, tapi seluruh masyarakat. Dia (Nuzul, red) menyatakan insya Allah akan melakukan itu, ya kita tunggu,” tuturnya lagi. Soal permintaan maaf Nuzul, menurutnya belum direspons oleh Husnul, karena syarat tersebut belum dipenuhi. Ia mengatakan, akan ada proses maaf memaafkan setelah menilai bahwa Nuzul itu serius meminta maaf melalui media, sesuai dengan syarat tersebut. “Jadi, pertemuan kemarin itu tidak ada apa-apa, kita menyambut silaturahmi, sebagai seorang Muslim ya mangga bersilaturahmi,” tegasnya lagi, didampingi Kadiv Humas YHK H Sanwani SH. Sementara itu, kedatangannya ke BK dalam rangka memenuhi undangan dan sebatas menjawab apa yang ditanyakan BK. Jadi, kata Achidin, kedatangannya ke BK tidak ada kaitannya dengan hiruk pikuk di dewan. Apalagi Nuzul sendiri merupakan tetangga HK, bahkan ia mengaku sudah kenal lama dengan Nuzul, dan bisa saja ke depan saling membantu. “Jadi, kami datang ke sini, pertama menghargai BK, lalu menjawab apa yang ditanyakan, sebatas itu saja. Kami diundang oleh BK. Tadi ada 14 pertanyaan,” jelasnya lagi, tanpa menyebut apa saja pertanyaan yang diajukan BK kepada HK. Jika Nuzul sudah memenuhi permintaan Husnul, yakni menyampaikan permohonan maaf di sejumlah media lokal dan nasional selama lima hari berturut-turut, dan apakah hal itu bisa berpengaruh terhadap proses di BK, menurut Achidin, BK mempunyai otoritas sendiri, dan pihaknya hanya sebatas melakukan apa yang harus dilakukan dan menjawab apa yang dipertanyakan BK sebatas kemampuan dan apa adanya. “Adapun informasi dari kami mau diapakan, itu mah diolah oleh BK. Kita serahkan ke BK, gak punya usulan apa-apa,” ujarnya. Meskipun nantinya Nuzul sudah meminta maaf di media, menurut Achidin pihaknya belum tentu memaafkan, karena akan dilihat dulu keseriusan Nuzul seperti apa. “Nanti ada proses lagi, mungkin ketemu dengan beliau,” tuturnya. Sedangkan terkait langkah hukum, menurut Achidin hal itu merupakan keinginan yang lain, namun pihaknya akan melihat terlebih dulu kondisinya seperti apa. “Kita lihat saja nanti, karena langkah hukum itu melelahkan. Ini akan kita selesaikan apa yang bisa kita selesaikan. Setelah kasus ini, yang namanya orang meminta maaf, kemudian serius ditunjukkan dengan ini, ya masa kita tidak memaafkan. Adapun seandainya pihak lain, BK memproses lain, itu mah bukan urusan kami. Itu silakan sesuai dengan aturan di sini, karena BK juga punya undang-undangnya kan,” ungkap Achidin. “Untuk yang melaporkan ke BK, seperti dari LBH NU, itu kan masyarakat, bukan atas nama Husnul. Jadi, tidak perlu ada izin dari Husnul. Itu mah atas nama masyarakat, siapa saja boleh kan? Untuk kode etik anggota dewan, siapa saja boleh melaporkan,” tandasnya. (muh)  

Sumber: