Rp15 Miliar untuk Pembebasan Lahan JLTS Winduhaji, Kuningan, Sudah Masuk Proyek Strategis Nasional

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Anggaran untuk pembebasan lahan akses badan jalan lingkar timur selatan (JLTS), mulai menemukan titik terang. Ini setelah Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan keuangan (Bankeu) agar proses pembebasan lahan oleh Pemkab Kuningan berjalan lancar.

Rencananya, pembebasan lahan yang akan segera dilakukan adalah di Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan. Jika lahan sudah tersedia, pemerintah daerah akan segera melobi pemerintah pusat guna anggaran pembangunannya.

BACA JUGA:Dua Jam Tim Gabungan Evakuasi Mayat Perempuan dari TNGC, Ini Keterangan Kepala BPBD Kuningan

"Kami sudah cukup lama melakukan komunikasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk meminta bantuan anggaran pembebasan lahan. Pemprov sudah setuju dan akan mengalokasikannya agar proses pembebasan lahan bisa segera dilakukan," terang Kepala Dinas PUTR Kuningan, I Putu Bagiasna, Jumat 13 Oktober 2023.

Pihak Pemprov Jabar, kata Putu, bersedia membantu Pemkab Kuningan dalam pembebasan lahan JLTS.

Setidaknya, pemprov mengalokasikan anggaran Rp15 miliar untuk lahan yang ada di Kelurahan Winduhaji.

Sedangkan lahan lainnya yang ada di desa jalur JLTS akan dipikirkan pemerintah pada tahun depan.

BACA JUGA:Ini 6 Ruas Jalan Usulan Perbaikan Prioritas Inpres dari DPUTR Kuningan, Ciniru-Cageur Paling Panjang

Dibutuhkan anggaran tidak sedikit guna pembebasan lahan lainnya yang sudah direncanakan.

Jadi sementara jalan lingkar timur selatan ada pengurangan jarak. Semula dari Windujanten sampai Kertawangunan. Sekarang pihaknya fokus lebih dulu sampai Winduhaji. 

"Di Windujanten ruas JLTS bertemu jalan nasional Kuningan-Cikijing dan di Winduhaji akan bersinggungan dengan jalan kabupaten, Kuningan-Garawangi," jelas Putu. 

BACA JUGA:KEREN, Jabat Kepala DPKPP Kuningan, Mutofid Siapkan Program Baru, Anggarannya Tetap dari Pemprov Jawa Barat

Putu juga mengatakan, lahan yang belum dibebaskan sebenarnya tinggal tersisa 40 persen.

Hanya saja kendalanya, pemerintah daerah tak memiliki anggaran. Karena itu, pihaknya meminta bantuan anggaran kepada Pemprov Jawa Barat.

Sumber: