Open Bidding Jabatan Sekda Kuningan Ramai Peminat, 12 JPT Sudah Daftar, Ini Datanya ..

Disusul nama A Taufik Rohman yang saat ini dipercaya sebagai Pj Sekda, Asisten Administrasi dan Keuangan Setda Kuningan, Mochammad Nurdijanto, serta Deniawan, Kepala Inspektorat Kabupaten Kuningan.

Selanjutnya ada nama Kepala Bappeda, Usep Sumirat, Assisten Bidang Kesejahteraan, Deden Kurniawan Sopandi, Sekretaris DPRD Kuningan, Deni Hamdani dan terakhir Assisten Pemerintahan Setda Kuningan, Toni Kusumanto.

Sementara dua pejabat Kemendagri yang mendaftar open bidding Sekda Kuningan adalah Rivelino dan Abas Supriyadi.

Dari data yang diperoleh radar, Abas Supriyadi merupakan Kepala Bagian SDM.dan Organisasi, sedangkan Rivelino berstatus Widyiswara Ahli Madya BKPSDM Kemendagri.

BACA JUGA:30 Pemain Akan Ikuti TC Timnas U-20 di Bali dan Jepang Simak

BACA JUGA:Aliran Doa Untuk Timnas U-17 Jelang Kualifikasi Piala Asia Simak

BACA JUGA:Menpora Lepas Timnas Futsal Indonesia ke Thailand, Ada Apa? Simak

Toni sendiri mendaftar Selasa sore sekitar pukul 17.00 secara online dan juga menyerahkan berkas kepada panitia.

Pejabat kelahiran Brebes Jawa Tengah itu mengaku terpanggil untuk mendaftarkan diri sebagai peserta open bidding jabatan Sekda karena dilandasi semangat untuk melakukan perubahan.

Apalagi jabatan Sekda adalah posisi yang sangat strategis yang memiliki fungsi manejerial daerah.

Tony berkata, jika nantinya dia terpilih sebagai Sekda Kuningan, dirinya akan berbuat yang terbaik terutama meningkatkan angka fiskal daerah yang saat ini masih belum mandiri. Terutama dalam menggenjot sektor pendaparan daerah.

BACA JUGA:Kembangkan Sepakbola dan Prasarana di Kuningan, Easga FC-Hisense Indonesia Jajaki Kerjasama

BACA JUGA:Sungguh Spesial Kecamatan Garawangi Kuningan, Putera Daerah Jadi Menteri Perhubungan, Ada Kakorlantas Polri

BACA JUGA:Mengunjungi Rumah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Purwasari Kuningan

“Berdasarkan data, fiskal daerah menjadi acuan daerah itu mandiri atau tidak. Saat ini angka fiskal Kuningan hanya 12 persen, sedangkan angka ideal berdasarkan Kementrian Keuangan adalah 25 persen. Tentu diperlukan kerja keras untuk mencapai angka fiskal yang diinginkan. Termasuk juga bagaiamana agar Organisasi Perangkat Daerah mampu memenuhi target yang sudah dibebankan,” tegas Tony, Selasa 22 Oktober 2024.   

Sumber: