Kriminalisasi Terhadap Guru Meningkat, Ahmad Syaikhu Soroti Perlindungan Hukum

SUKABUMI, RADARKUNINGAN.COM - Meningkatnya krimialisasi terhadap guru, membuat Ahmad Syaikhu perlu adanya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik.

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu, menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi guru, khususnya di sekolah.

Pasalnya, saat ini rawan terjadi kriminalisasi terhadap guru saat mereka memberikan teguran atau hukuman kepada para siswa.

Hal tersebut diungkapkan Ahmad Syaikhu ketika melakukan konsolidasi pemenangan bersama partai pengusung dan tokoh masyarakat di Kantor Sekretariat DPTD PKS Kota Sukabumi, Minggu 17 November 2024.

BACA JUGA:3 Alasan Utama Pekerja Migran Indonesia Dukung ASIH di Pilgub Jabar 2024

BACA JUGA:Kevin Diks Ungkap Alasan Pilih Gabung Timnas Indonesia: Ini Proyek Luar Biasa

"Perlindungan terhadap guru menjadi perhatian besar, khususnya di sekolah-sekolah," jelas Ahmad Syaikhu.

Saat ini, banyak fenomena kriminalisasi terhadap guru, seperti di Sidoarjo. Seorang guru harus berhadapan dengan hukum lantaran orang tua murid tak terima anaknya dicubit.

"Di dunia pesantren, hal seperti ini lebih dapat dimaklumi. Contohnya, ketika seorang Kiai memberikan pukulan ringan, hal itu dianggap sebagai bentuk didikan. Namun, situasinya berbeda jika hal serupa dilakukan di sekolah," ungkapnya.

Hal ini, kata Syaikhu, bisa berdampak pada tindakan mendidik para guru. Banyak guru yang lebih memilih bersikap masa bodoh ketimbang mengambil risiko menghadapi masalah hukum.

BACA JUGA:Naturalisasi Dikebut, Ini Prediksi Jadwal Debut Ole Romeny Bersama Timnas Indonesia

BACA JUGA:Mengejutkan! Pengakuan Pelatih Jepang: Timnas Indonesia Layak ke Piala Dunia

"Jika dibiarkan, hal ini berdampak buruk. Anak-anak dengan perilaku menyimpang dibiarkan tanpa arahan, sehingga perilakunya semakin buruk dan bisa menjadi brutal. Oleh karena itu, saya merasa perlu mencari upaya perlindungan hukum bagi guru," ujarnya.

Untuk itu, Syaikhu mendorong agar adanya perlindungan guru. Kemudian adanya kolaborasi pemerintah dengan aparat penegak hukum.

Sumber: