BELUM OPTIMAL, Kritik DPRD Terhadap PAD Kuningan dari Sektor BUMD

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Kuningan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum optimal.

Hal tersebut disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan, saat menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Perangkaan APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat 28 November 2025.

Juru Bicara Banggar H Jajang Jana menyampaikan, DPRD tidak hanya memaparkan angka-angka fiskal, tetapi juga melayangkan sejumlah kritik dan catatan tajam terkait kinerja pemerintah daerah, terutama menyangkut optimalisasi PAD dan penurunan dana transfer pusat.

DPRD menilai, potensi PAD dari sektor BUMD masih jauh dari optimal. Pemerintah daerah diminta menyiapkan regulasi yang lebih adaptif agar BUMD dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan dan berkelanjutan.

Banggar DPRD menegaskan, bahwa seluruh catatan kritis Banggar bukan sekadar formalitas, melainkan respons atas kondisi fiskal daerah yang kian menantang.

BACA JUGA:Pengakuan Mengejutkan Siswa SD di Kuningan Akibat Penggunaan Gadget

BACA JUGA:Rangkaian Perayaan HUT KORPRI di Kabupaten Kuningan Hingga 1 Desember 2025

"Kalau pemerintah tidak memperbaiki tata kelola pendapatan dan belanja, APBD hanya akan menjadi dokumen rutin tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Ini yang harus kita hindari," kata H Jajang Jana, dikutip dari Harian Radar Cirebon.

Banggar DPRD Kuningan, kemudian menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Perangkaan APBD Tahun Anggaran 2026.

"Pendapatan Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,710 triliun lebih terdiri dari PAD Rp464,349 miliar lebih, Pendapatan Transfer Rp2,196 triliun lebih, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp49,041 miliar lebih. Sementara Belanja Daerah dirancang mencapai Rp2,691 triliun lebih, dengan rincian Belanja Operasi Rp2,089 triliun lebih, Belanja Modal Rp143,110 miliar lebih, Belanja Tidak Terduga Rp15 miliar, dan Belanja Transfer Rp444,516 miliar lebih," paparnya.

Adapun komponen Pembiayaan Daerah menunjukkan angka Rp18,5 miliar, digunakan untuk menutup selisih dan membayar cicilan pokok utang jatuh tempo. 

Dengan komposisi tersebut, APBD 2026 digambarkan berimbang, meski kesehatan fiskal daerah masih jauh dari ideal.

BACA JUGA:Sosok Ayah Bupati Kuningan di Mata Kader PKB

BACA JUGA:Penyegaran, Bupati Kuningan Rotasi 21 Kepala UPTD Puskesmas

Sumber: