SKPD Belum Serius Entaskan Kemiskinan

KUNINGAN–Warga pun angkat bicara atas hasil survei BPS, yang memposisikan Kabupaten Kuningan sebagai daerah termiskin kedua di Jabar. “Sebagai masyarakat Kuningan, terus terang kami merasa sangat prihatin dengan belum adanya pengurangan yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kuningan. Ini seperti hasil survei BPS, Kuningan termiskin kedua di Jawa Barat,” kata Alan Suwgiri, warga Kuningan saat mengungkapkannya kepada Radar Kuningan. Padahal, kata Alan, selama ini Kuningan banyak memiliki program pengentasan kemiskinan. Seperti pengendalian angka inflasi maupun pengembangan usaha kecil dan menengah di tengah-tengah masyarakat. “Dengan anggaran yang ada, Kabupaten Kuningan seharusnya memiliki program yang sesuai dan bisa mengimplementasikannya dengan serius serta tepat sasaran. Saya menilai ini salah satunya karena belum ada keseriusan dari SKPD,” ujar Alan menduga-duga. Selain itu, Alan menduga penyebab lain dari kemiskinan di Kuningan akibat naiknya harga barang, tarif dasar listrik (TDL) hingga kebutuhan pokok, dan yang lainnya. “Dengan naiknya TDL serta kebutuhan pokok, pastinya akan berdampak terhadap lambatnya penurunan angka kemiskinan, karena yang tidak miskin pasti akan menjadi miskin,” sebutnya. Ia pun dengan lantang meminta agar Pemkab Kuningan di bawah kepemimpinan Bupati H Acep Purnama SH MH dan Wabup HM Ridho Suganda SH MSi, dapat membuktikan bahwa Kuningan tidak semiskin seperti hasil survei BPS. “Persoalan penduduk miskin tentunya tidak boleh hanya menunggu pemerintah pusat. Pemkab Kuningan harus bisa membuktikan ke publik bahwa Kuningan tidak miskin seperti hasil survei BPS yang sekarang ramai jadi bahan diskusi masyarakat,” harap Alan. Alan memberikan solusi untuk Pemkab Kuningan agar dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurutnya, ada lima program yang bisa menjadi bagian dari peran serta pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Yakni meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga program pembangunan dan belanja daerah bisa direalisasikan dengan baik. Selain itu, Pemkab harus menerapkan tertib realisasi belanja, sehingga keterlambatan proses pembangunan bisa diatasi dan manfaat pembangunannya bisa mendukung kegiatan ekonomi, seperti konsumsi, produksi dan distribusi. Lalu, optimalisasi peran tim pengendali inflasi daerah (TPID), prioritas pengembangan usaha mikro, kecil dan koperasi, sehingga bisa membantu akses penduduk miskin kepada sektor keuangan. “Pemkab Kuningan juga harus meningkatkan investasi daerah, dengan menjaga kondusivitas daerah sehingga ramah dengan investor,” sarannya. (muh)