Adapun Lima fraksi DPRD Kabupaten Kuningan, mendesak pembentukan Pansus perihal gagal bayar yang dialami Pemda Kuningan APBD Tahun Anggaran 2022.
BACA JUGA:Tertangkap Basah Bawa Ganja, YM Terancam Hukuman 5 Tahun
BACA JUGA:Soal Desakan Pansus Gagal Bayar, Ketua DPRD Kuningan: Ya Silakan Saja
Desakan pembentukan Pansus Gagal Bayar dilakukan lima fraksi dengan pernyataan sikap terbuka yang disampaikan ketua dan wakil fraksi masing-masing, di Press Room Gedung Dewan, Senin 6 Februari 2023.
Kelima fraksi itu adalah Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PPP.
Kelimanya, merupakan fraksi yang sebelumnya sudah mengusulkan pembentukan Pansus melalui surat resmi ke Ketua DPRD melalui kesekretariatan.
Menurut Ketua Fraksi PPP dr Toto Taufiqurrohman, pembentukan Pansus Gagal Bayar harus dilakukan.
BACA JUGA:Geger Kredit Fiktif Karangbaru, Giliran Pimpinan Bank Dipanggil Muspika Ciwaru
BACA JUGA:Cara Kerja dan 'Bagi Hasil' Kredit Fiktif ala Oknum Perangkat Desa Karangbaru
Menurutnya, dengan Pansus ini, nantinya DPRD juga bisa jadi corong penjelasan yang paripurna untuk masyarakat.
“Pada dasarnya Kami setuju pansus, sehingga apapun nanti hasilnya bagaimana akar masalahnya bisa kita perbaiki sehingga tidak akan terjadi pengulangan gagal bayar,” kata Toto.
Dengan Pansus ini, lanjutnya, maka akan terang benderang sebenarnya berapa dan kemana saja total yang belum dibayar Pemda pada APBD Tahun Anggaran 2022 kemarin.
“Kami mendengar bahwa hutang Pemda, Ada yang bilang 100 sekian milyar, ada yang bilang 300 sekian milyar,” sebut Toto.
BACA JUGA:Emang Paling Digital, Bank Mandiri Torehkan Kinerja Apik di 2022
BACA JUGA:INNALILLAHI... Hilang Dua Hari, Nenek Rusiti Ditemukan Tewas di Sungai Cisanggarung
Oleh karena itu, Toto berharap semua informasi yang liar tersebut, bisa ditanggulangi oleh Pansus yang menjadi usulan fraksi tersebut.*