Rasionalisasi Anggaran Bikin Daya Beli Menurun, Akademisi: Calon Pj Bupati Kuningan Harus Pintar Cari Duit

Kamis 13-07-2023,10:05 WIB
Reporter : Agus Sugiarto
Editor : Agus Sugiarto

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemkab Kuningan di tahun anggaran 2023, berimbas terhadap sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Salahsatunya mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Itu tidak terlepas dari minimnya kegiatan instansi pemerintah yang dibiayai APBD, sehingga imbasnya dirasakan oleh masyarakat.
  BACA JUGA:Turnamen Tunas Harapan Cup di Desa Pangkalan Ciawigebang, Bakal Undang 32 Klub Sepakbola   Menurut  akademisi dari Unisa Kuningan  Eman Sulaeman, mau tidak mau, rasionalisasi anggaran tahun 2023 oleh Pemkab Kuningan untuk menutupi tunda bayar, dampaknya sangat dirasakan masyarakat.    "Anggaran dari APBD yang seharusnya berputar di tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, kan sekarang mandek. Uangnya hanya ada di satu titik," papar Eman Sulaeman, Kamis 13 Juli 2023.   BACA JUGA:Hari Kependudukan Dunia 2023, Kepala BKKBN: Masyarakat Jadi Kuat Saat Perempuan dan Anak Diberdayakan   Eman menerangkan, sejak penerapan rasionalisasi anggaran, kegiatan yang biasanya dilakukan instansi pemerintah daerah, sekarang nyaris vakum. Padahal jumlah instansi di lingkup Pemkab Kuningan lebih dari 25 instansi.    Misalnya saja, kata Eman, satu instansi mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar per tahun untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu uang yang berputar juga lebih banyak. Dan itu akan membuat roda ekonomi berdenyut dinamis.   BACA JUGA:764 PPPK Guru Teken Perjanjian Kerja, Sekda Dian: Guru Harus Jadi Sosok yang Dirindukan   "Para pelaku usaha yang dulu menjadi mitra kegiatan instansi pemerintah, saat ini dalam posisi sulit. Jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam sebuah acara itu lebih dari satu. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha kan juga untuk menggaji pegawainya. Berarti masyarakat ada pemasukan," sebut dia    Eman mencontohkan pelaku usaha yang menjadi mitra instansi dan biasanya menyediakan snak untuk satu kegiatan, tak lagi mendapat order pesanan. Begitu juga acara yang digelar di desa atau kecamatan, pasti mendorong sektor ekonomi berputar.   "Tapi karena tidak ada kegiatan di setiap instansi akibat rasionalisasi, maka uang itu tidak berputar. Ya dampaknya dirasakan masyarakat Kuningan seperti sekarang ini," kata Eman.   BACA JUGA:Diduga Akibat Konsleting Listrik, Satu Ruko di Desa Cieurih Cidahu Hampir Ludes Terbakar   Begitu juga kegiatan pemerintah yang sering digelar di desa, sekarang terhenti. Padahal banyak yang menggantungkan hidup dari acara yang digelar pemerintah.   Tapi karena anggaran harus menutupi utang kepada pihak ketiga, instansi pemerintah daerah tidak bisa melakukan kegiatan.   "Setahu saya, dalam setiap kegiatan atau acara yang diadakan oleh instansi, banyak melibatkan pelaku usaha. Bahkan masyarakat juga mendapatkan rejeki. Namun sekarang seperti semuanya terhenti," ujar Eman    BACA JUGA:Keseruan Petualangan Offroad, Biker Touring WR 155 R dan Meet & Greet dengan Pembalap Yamaha MXGP di Lombok   BACA JUGA:Restart & Rev Up, Yamaha Day 2023, Sebarkan Semangat Kembali Normal dan Terus Maju Bersama   Melihat kondisi daya beli masyarakat yang cenderung menurun akibat kebijakan rasionalisasi anggaran, Eman berharap calon Penjabat (Pj) Bupati Kuningan adalah sosok yang pintar mencari uang. Artinya, memiliki kemampuan lobi anggaran ke Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Pusat.    "Kabupaten Kuningan itu butuh uang dari provinsi dan pusat. Sebab pendapatan asli daerah (PAD) tidak mampu menutupi kebutuhan daerah. Karena itu, Pj Bupati haruslah sosok yang jago lobi mendatangkan anggaran," tegas Eman. (Agus)  
Tags : #umkm #rasionalisasi #pemkab kuningan #pelaku usaha #daya beli #anggaran 2023 #anggaran #akademisi
Kategori :

Terkait

Terpopuler

Terkini