Selain itu, Banggar DPRD juga menyoroti kemiskinan ekstrem dan tingginya angka pengangguran yang terjadi di Kabupaten Kuningan.
Persoalan kemiskinan ekstrem dan pengangguran, Banggar DPRD meminta pemerintah daerah benar-benar menempatkannya sebagai prioritas utama.
BACA JUGA:Proton FC Kuningan: Perjalanan Satu Tahun dari Ide Sederhana hingga Menjadi Klub Futsal Berprestasi
"Jangan sampai isu strategis ini hanya menjadi jargon tanpa penguatan program,” kritik H Jajang.
Banggar menekankan, bahwa pemda wajib menjadikan peraturan perundang-undangan serta hasil audit BPK sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026.
Selain itu, pemda diminta segera menyerahkan hasil evaluasi gubernur kepada DPRD untuk dibahas bersama TAPD.
"Jangan sampai terlambat. Proses penyempurnaan harus cepat dan transparan,” ujarnya.
Salah satu catatan paling tajam adalah lemahnya komunikasi dan konsolidasi antardinas. Banggar menilai koordinasi yang buruk telah menyebabkan program berjalan tidak efisien.
"Kerja antar dinas harus lebih solid. Kalau tidak, kebijakan apa pun akan sulit berjalan optimal,” tegasnya.
Banggar juga menyoroti masalah perizinan yang dinilai semrawut dan menghambat iklim investasi.
Reformasi perizinan disebut wajib dilakukan agar pelayanan menjadi lebih tertib, transparan, cepat, dan responsif.
Tak kalah penting, DPRD Kuningan menegaskan bahwa perubahan Perda RTRW harus segera dirampungkan dan diperdakan pada awal 2026.
Menurut Jajang, persoalan tata ruang tidak bisa lagi ditunda karena menjadi fondasi utama arah pembangunan daerah.
Banggar turut menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan kawasan pertokoan di Jalan Siliwangi serta Puspa Siliwangi.
Pemerintah daerah diminta menyusun kontrak perjanjian yang lebih produktif, menata pemanfaatan ruang, dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi kawasan.
"Potensi PAD di kawasan ini besar, tetapi belum tergarap maksimal. Harus ada terobosan,” ungkapnya.