Ia menyebut, berbagai capaian pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBD.
Puluhan rumah tidak layak huni berhasil dibangun melalui program pusat, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan BAZNAS.
Bahkan sejumlah kegiatan dan fasilitas strategis, seperti pembangunan masjid di Pendopo, penyelenggaraan Tour de Linggarjati, hingga pengembangan sepak bola daerah, tidak bersumber dari APBD.
"Rasa optimisme itu dibuktikan hari ini. Tunda bayar sudah tidak ada lagi. Jam 3 sore ini seluruh kewajiban di semua SKPD sudah terbayarkan," ungkapnya.
BACA JUGA:Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kuningan Masih Tinggi
BACA JUGA:Pengakuan Warga: Biaya Hidup di Kuningan Tinggi
Tak hanya itu, dukungan dari pemerintah pusat juga terus mengalir. Kementerian Pertanian RI, kata Sekda, hampir menyalurkan anggaran Rp10 miliar untuk bantuan di Kabupaten Kuningan. Berbagai program desa pun terus masuk dan memperkuat pembangunan di tingkat bawah.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Kuningan memastikan perencanaan APBD 2026 disusun secara realistis dan terukur.
"APBD hari ini dirancang realistis, bukan dramatis. Berdasarkan kajian dan perhitungan matang, tanpa pembengkakan. Target kami, tahun 2026 tidak ada lagi tunda bayar," jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
"Kami optimis, tahun 2027 Kuningan akan bangkit. Bahkan mulai tahun 2026 sudah bisa berbuat lebih banyak dibanding 2025. Sepuluh program unggulan akan menjadi prioritas, pendapatan daerah ditargetkan naik setiap tahun," katanya.
BACA JUGA:Kasus di Kamboja Jadi Pelajaran, 259 Warga Kuningan Berangkat ke Luar Negeri sebagai Pekerja
Sebagai penutup, Sekda mengungkapkan bahwa pada tahun ini hampir Rp60 miliar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, termasuk yang bersumber dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
"Sekali lagi, dari rasa pesimis kini kita bergerak dengan optimisme untuk membenahi Kuningan," pungkasnya.