Langkah ini terpaksa dilakukan pemerintah daerah agar BUMD ini mampu memberikan hasil maksimal dan sehat dari segi keuangan.
BACA JUGA:Keajaiban Talaga Biru Cicerem, Air Tetap Biru Saat Musim Hujan
BACA JUGA:Mantap! Pemda dan BAZNAS Kuningan Salurkan Bantuan Rp800 Juta bagi Korban Bencana Sumatra
Seperti diketahui, sebelumnya, Heni Susilawati mengakhiri masa jabatannya sebagai Direktur PDAU per 31 Oktober 2025.
Melalui pernyataan pribadinya, ia menegaskan tidak memiliki keterkaitan politik dengan jabatannya serta tidak meninggalkan kewajiban keuangan perusahaan.
“Sejak 29 Juli 2022 sampai 31 Oktober 2025, tidak ada komitmen politik atau janji dengan pihak mana pun terkait jabatan saya,” ujar Heni.
BACA JUGA:Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kuningan Masih Tinggi
BACA JUGA:Pengakuan Warga: Biaya Hidup di Kuningan Tinggi
Susi juga memastikan bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak ada utang perusahaan yang ditinggalkan dan seluruh pencatatan keuangan dilakukan secara tertib.
Keputusan mempertahankan PDAU dan membuka seleksi direktur baru kini menjadi ujian akuntabilitas Pemkab Kuningan.
Publik menunggu lebih dari sekadar pengisian jabatan, melainkan langkah konkret pembenahan manajemen, transparansi kinerja, dan kejelasan target bisnis.
Tanpa evaluasi terbuka dan strategi yang terukur, keberlanjutan PDAU berpotensi kembali menjadi beban APBD, bukan instrumen penggerak ekonomi daerah seperti yang diharapkan. (*)