Di tengah kebisingan klaim, Sujarwo menyebut ada satu dokumen yang bisa mengakhiri polemik dalam sekejap: notulen rapat pembahasan anggaran.
"Di situ tercatat siapa bicara apa, siapa setuju, siapa keberatan. Kalau notulen dibuka, tidak ada lagi drama," ujarnya.
Desakan ini menguat karena hingga kini, dokumen tersebut belum dibuka ke publik, memicu spekulasi dan memperlebar jurang ketidakpercayaan.
Menurut Sujarwo, konflik narasi yang dibiarkan berlarut-larut berisiko menggerus legitimasi pemerintahan daerah secara keseluruhan.
BACA JUGA:Sekda Kuningan Luruskan Polemik Pernyataan Bupati soal Banjir Cirebon
Bukan hanya citra eksekutif atau DPRD yang dipertaruhkan, tetapi kepercayaan publik terhadap sistem.
“Kalau begini terus, setiap kebijakan anggaran akan selalu dicurigai. Yang rugi masyarakat,” tandasnya.
Polemik gagal bayar di Kuningan menunjukkan bahwa krisis keuangan bisa berlipat ganda ketika krisis transparansi menyertainya.
Tanpa membuka dokumen dan menjelaskan proses secara jujur, klaim keberhasilan hanya akan menjadi bahan perdebatan, bukan solusi.