Karena itu, anggaran untuk pembayaran tersebut sudah disiapkan sejak awal dalam APBD.
“THR dan TPP ke-14 merupakan belanja mandatori yang waktunya sudah ditentukan, sehingga harus diprioritaskan,” katanya.
Ia juga memastikan pembayaran THR tidak menyebabkan pengalihan anggaran dari pos lain.
BACA JUGA:Pengedar Sabu Ciwaru Tumbang, Polisi Sita 7 Gram Lebih dan Ribuan Obat Terlarang
BACA JUGA:APBDes Terserap Program KDMP, Toto Suharto Tampung Aspirasi Warga Koreak
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah daerah belum melakukan perubahan penjabaran APBD. Jika terjadi perubahan anggaran, prosesnya harus dibahas bersama DPRD.
Selain pembayaran THR, berbagai belanja lain yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tetap berjalan sesuai rencana.
Beberapa di antaranya meliputi:
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan
- Penyaluran SILTAP kepala desa
- Pembangunan dan perbaikan jalan menjelang arus mudik Lebaran
- Berbagai belanja operasional yang telah dijadwalkan pada triwulan pertama
Hal ini, menurut Deden, menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak terabaikan.
BACA JUGA:Presiden KSPSI Ingatkan Perusahaan: THR Wajib Dibayar Tepat Waktu, Telat Bisa Berujung Pidana
BACA JUGA:Buruh, Pejabat, dan Opick Bersatu di Pendopo: Senandung Ramadan KSPSI Hangatkan Kuningan
Terkait kebutuhan rutin kantor seperti telepon, listrik, dan internet (Talinet), BPKAD memastikan seluruhnya sudah diantisipasi melalui mekanisme pembayaran non tunai.