KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Dinamika regenerasi birokrasi di Kabupaten Kuningan memasuki babak krusial.
Sebanyak 67 pejabat Eselon III dari berbagai perangkat daerah resmi bertarung dalam Uji Kompetensi (Ujikom) untuk memperebutkan hanya empat kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Seleksi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan arena uji kapasitas, integritas, sekaligus visi kepemimpinan para aparatur sipil negara (ASN) yang diproyeksikan menjadi motor penggerak pemerintahan ke depan.
Pelaksanaan ujikom digelar di Laboratorium Komputer SMPN 1 Kuningan, Selasa (21/4/2026), dan berlangsung selama tiga hari.
BACA JUGA:Lebih dari Sekadar Touring, Yamaha Siap Pamerkan Keindahan Indonesia Lewat MAXI Tour Boemi Nusantara
BACA JUGA:Aldi Satya Mahendra Inginkan Assen Jadi Arena Comeback Bersinar Lagi
Proses ini menjadi sorotan karena melibatkan puluhan pejabat potensial, namun hanya segelintir yang akan lolos ke kursi strategis.
Dari ratusan pejabat Eselon III yang ada, hanya 67 orang yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujikom.
Mereka berasal dari Eselon IIIA dan IIIB yang telah melewati tahapan administratif, termasuk persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
Namun demikian, panitia memberikan ruang fleksibilitas. ASN yang belum mengikuti Diklatpim III tetap diperbolehkan ikut, selama telah memenuhi kriteria kompetensi lainnya.
BACA JUGA:56 Pejabat Fungsional Dilantik, Bupati Kuningan: Harus Jadi 'Pendekar' Profesional
BACA JUGA:Jalan Wano–Cikeleng Kuningan Segera Dikerjakan, Kabid Bina Marga: Anggarannya Rp8,7 Miliar dari APBN
Kebijakan ini memperlihatkan adanya pendekatan yang lebih adaptif dalam sistem seleksi, tanpa mengabaikan prinsip meritokrasi.
Keseriusan pemerintah daerah terlihat dari kehadiran langsung jajaran pimpinan. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, hingga Kepala BKPSDM turun ke lokasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.
Pengawasan langsung ini bukan sekadar simbolis, melainkan sinyal kuat bahwa pengisian jabatan strategis tidak boleh diwarnai kompromi kualitas.