KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM– Penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuningan menuai kritik dari sejumlah pengamat.
Sistem yang digadang-gadang mampu menciptakan birokrasi profesional itu dinilai belum berjalan optimal, terutama dalam aspek transparansi dan pengelolaan data.
Pengamat kebijakan publik, Sujarwo, menilai manajemen talenta seharusnya menjadi instrumen strategis untuk mendorong kualitas ASN, bukan sekadar prosedur administratif.
Dia menekankan pentingnya keterbukaan agar seluruh ASN yang memiliki kompetensi dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan karier.
BACA JUGA:Empat Kursi JPT Kosong, Ketua Komite Manajemen Talenta Pemkab Kuningan Bilang Begini
BACA JUGA:Penuh Persaingan! 67 Eselon III Berebut 4 Kursi JPT Pratama Pemkab Kuningan
Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya ASN yang tidak terakomodasi dalam sistem tersebut.
Salah satu penyebabnya adalah persoalan data yang belum diperbarui, seperti sertifikat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) yang belum terinput.
Menurut Sujarwo, alasan tersebut sulit diterima. Pasalnya, seluruh data kepegawaian berada dalam kendali Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggara.
“Di era digital, pembaruan data seharusnya bukan menjadi kendala. Sistem yang ada mestinya mampu menyinkronkan data secara cepat dan akurat,” ujarnya, Selasa 21 April 2026.
BACA JUGA:Lebih dari Sekadar Touring, Yamaha Siap Pamerkan Keindahan Indonesia Lewat MAXI Tour Boemi Nusantara
BACA JUGA:Aldi Satya Mahendra Inginkan Assen Jadi Arena Comeback Bersinar Lagi
Ia menilai, ketidaksesuaian data menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola administrasi.
Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh, khususnya dalam pengelolaan data dan pelaksanaan manajemen talenta.
Senada dengan itu, pemerhati pemerintahan, Boy Sandi, turut mempertanyakan mekanisme seleksi dalam uji kompetensi ASN.