KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Persoalan kerusakan Jalan Desa Koreak, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, kembali menjadi sorotan.
Kondisi jalan yang dikeluhkan warga selama bertahun-tahun dinilai tidak kunjung mendapatkan penanganan optimal karena terkendala status pengelolaan yang berada di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Anggota DPRD Jawa Barat, Toto Suharto, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat Desa Koreak.
Menurutnya, warga seharusnya dapat menikmati infrastruktur yang layak tanpa harus terbebani persoalan administrasi antarwilayah.
Toto menjelaskan, ruas Jalan Koreak sepanjang sekitar 1,3 kilometer secara administratif berada di wilayah Kabupaten Kuningan.
BACA JUGA:Resmi! PPPK Paruh Waktu dan Anggota DPRD Kuningan Ikut Terima Gaji ke-13
BACA JUGA:Juni Jadi Bulan Rezeki, ASN Kuningan Segera Terima Gaji ke-13 dan TPP ke -13, Ini Jadwalnya
Namun, pengelolaan dan pemeliharaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
"Masalah ini sebenarnya sudah lama diketahui. Saat saya masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Desa Koreak masuk daerah pemilihan saya. Bahkan saya pernah menjadi pengawas desa di wilayah tersebut," ujar Toto, Sabtu, 6 Juni 2026.
Ia menilai kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Kuningan kesulitan memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan perbaikan jalan.
Akibatnya, setiap kali terjadi kerusakan, proses penanganan tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah tempat jalan itu berada secara administratif.
Karena itu, Toto mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Kabupaten Cirebon segera melakukan pembahasan bersama untuk mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan perubahan status kewenangan pengelolaan jalan.
BACA JUGA:KONI Kuningan Kirim 234 Atlet ke Porprov Jabar XV, Futsal Siap Jadi Kuda Hitam
BACA JUGA:DAK Penugasan Rp29 Miliar untuk Kuningan, Ini 5 Ruas Jalan yang Sedang Diperbaiki
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan kebutuhan perbaikan infrastruktur dapat ditangani lebih cepat.