Raih Peringkat Kedua dalam Survei Kepuasan Publik, Kepala Diskatan Kuningan: Kerja Nyata, Bukan Sekadar Janji
Minggu 01-06-2025,16:15 WIB
Reporter:
Bubud Sihabudin|
Editor:
Agus Sugiarto
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan berhasil menempati posisi kedua dalam Survei Kepuasan Publik yang dilakukan oleh lembaga independen Jamparing Research.--
KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM — Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan berhasil menempati posisi kedua dalam Survei Kepuasan Publik yang dilakukan oleh lembaga independen Jamparing Research.
Survei ini mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) selama setahun terakhir.
Diskatan meraih skor kepuasan sebesar 77,3 persen, hanya berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Diskatan, Dr. Wahyu Hidayah, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut, yang menurutnya merupakan hasil kerja bersama seluruh tim.
“Kami sangat menghargai dukungan dari semua pihak, mulai dari petani, penyuluh, pelaku usaha, media, hingga kalangan akademisi. Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi, bukan hasil kerja satu individu,” ujar Wahyu, Minggu 1 Juni 2025.
Wahyu menambahkan bahwa masyarakat memberikan penilaian positif bukan hanya berdasarkan hasil kerja semata, tetapi juga karena respons cepat dan komitmen yang ditunjukkan oleh timnya dalam memberikan pelayanan di lapangan.
“Yang dilihat masyarakat bukan hanya capaian, tetapi bagaimana kami merespons dan melayani mereka. Sikap kami dalam bekerja menjadi nilai tambah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wahyu menyoroti pengaruh kepemimpinan Bupati Dr. H. Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani, yang menurutnya sangat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi aparatur sipil negara (ASN).
“Semangat untuk terus memperbaiki pelayanan sangat terasa di lingkungan Pemkab. Ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi,” ungkapnya.
Capaian ini, menurut Wahyu, bukanlah garis akhir, melainkan awal dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat layanan publik, terutama dalam menghadapi tantangan di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Ia menegaskan bahwa evaluasi rutin dan peningkatan kualitas akan terus menjadi fokus utama Diskatan.
Survei tersebut dirilis resmi oleh Jamparing Research pada Sabtu, 31 Mei 2025. Laporan ini merupakan hasil penilaian publik terhadap kinerja SKPD di Kuningan selama 100 hari pertama masa pemerintahan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani.
Direktur Jamparing Research, Topic Offirstson, menyampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat Jamparing di Desa Kasturi bahwa tingkat kepuasan terhadap Bupati mencapai 79 persen, sementara untuk Wakil Bupati berada pada angka 63 persen.
“Kalau harus disimpulkan, hasil ini menunjukkan kinerja yang cukup baik untuk periode awal pemerintahan,” katanya.
Sebanyak 1.000 responden dari 32 kecamatan terlibat dalam survei ini. Mereka berasal dari berbagai profesi, seperti petani, guru, pedagang, ASN, dan aparat desa.
Serta merepresentasikan kelompok ekonomi dari penghasilan di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp10 juta per bulan.
Menurut Topic, meskipun sebagian besar SKPD menunjukkan performa yang cukup baik, masih ada sektor yang memerlukan perhatian lebih.
Seperti bidang kepemudaan, keagamaan, dan persoalan tunggakan layanan.
Ia juga merekomendasikan agar survei seperti ini dilakukan secara berkala, idealnya setiap semester, untuk mendorong peningkatan kualitas layanan di tiap instansi.
“Masyarakat sekarang semakin sadar akan hak mereka terhadap pelayanan publik. Pemerintah perlu terus beradaptasi dan terbuka terhadap evaluasi. Survei bukan sekadar angka, tapi refleksi untuk perbaikan,” tutupnya. (Bubud Sihabudin)
Berikut Peringkat SKPD dengan Pelayanan Terbaik Hasil Survei Jamparinh Research:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 81,3%
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian – 77,3%
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – 76,7%
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang – 76,3%
5. Dinas Perhubungan – 75,1%
6. Dinas Lingkungan Hidup – 74,9%
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah – 74,3%
8. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian – 74,1%
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM – 73,8%
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – 73,7%
11. Inspektorat – 70,4%
12. Dinas Perikanan dan Peternakan – 69,7%
13. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Perlindungan Anak – 69,2%
14. Dinas Komunikasi dan Informatika – 64,2%
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik – 62,7%
16. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman – 61,7%
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – 60,6%
18. Badan Keuangan dan Aset Daerah – 60,1%
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – 59,8%
20. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata – 59,3%
21. Dinas Sosial – 59,0%
22. Badan Pendapatan Daerah – 58,3%
23. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – 57,5%
24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan – 54,7%
25. Dinas Kesehatan – 48,3%
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: