LDR BPR Kuningan Tembus 123 Persen, Ketua LSM Frontal: Ancaman Krisis Semakin Nyata
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana menyoroti keuangan Perumda Bank Kuningan.--
Angka yang lebih tinggi dari itu menandakan bahwa dana yang tersedia hampir seluruhnya telah disalurkan dalam bentuk pinjaman.
Dan jika melampaui 100%, itu berarti bank sudah meminjamkan lebih dari dana yang dimilikinya—sebuah kondisi yang sangat rawan terhadap krisis likuiditas.
BACA JUGA:Empat Kandidat Berebut Kursi Ketua KONI Kuningan 2025–2029, Siapa Paling Kuat?
Dalam praktik industri perbankan, sebagian besar institusi menerapkan batas LDR internal yang lebih konservatif untuk menjaga cadangan dana jika sewaktu-waktu terjadi penarikan besar-besaran dari nasabah.
"Ketika LDR menyentuh 123%, seperti yang terjadi pada BPR Kuningan, hal ini mengindikasikan bahwa bank tersebut nyaris tidak memiliki cadangan likuid. Dana masyarakat telah terserap sepenuhnya ke dalam kredit, sehingga menimbulkan risiko serius jika terjadi rush money," jelas Uha.
Data menunjukkan bahwa dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 143,5 miliar, hanya sekitar Rp 24 miliar yang tersimpan dalam bentuk kas.
Ini berarti, apabila 30% nasabah memutuskan menarik dananya—sekitar Rp 43 miliar—Bank Kuningan tidak akan memiliki kemampuan pembayaran yang cukup. Skenario ini mengingatkan publik pada keruntuhan KSP Mekar Jaya beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:Demi Kenyamanan Pelayanan Publik, Bupati Kuningan Relokasi Kantor Disdukcapil
LSM Frontal menilai lemahnya pengawasan sebagai faktor penyebab utama krisis ini. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) BPR Kuningan, dinilai lalai menjalankan perannya.
Sebagai pejabat tertinggi di daerah sekaligus pemilik saham tunggal bank daerah tersebut, semestinya ia bertindak sebelum kondisi menjadi kritis.
Selain masalah likuiditas, lanjut Uha, laporan keuangan BPR Kuningan juga mencerminkan adanya pemborosan dan ketidakjelasan dalam pengeluaran.
"Biaya administrasi dan umum tercatat mencapai Rp22 miliar, namun tanpa rincian yang jelas. Tidak diketahui secara pasti apakah dana tersebut digunakan untuk gaji pegawai, operasional, fasilitas direksi, atau promosi," beber Uha.
BACA JUGA:Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube, Cara Yamaha Bantu Konsumen Identifikasi Oli Asli
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
