LDR BPR Kuningan Tembus 123 Persen, Ketua LSM Frontal: Ancaman Krisis Semakin Nyata

BACA JUGA:Libur Panjang Tahun Baru Islam, BRI Siapkan Layanan Weekend Banking Hingga Digital Banking

Hal lain yang menjadi sorotan adalah beban bunga kontraktual yang hampir menyentuh Rp10 miliar setiap tahun.

Tidak dijelaskan siapa penerima manfaat dari bunga tersebut—apakah nasabah deposito besar, atau masyarakat umum.

"Ketiadaan informasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap transparansi dan integritas pengelolaan dana masyarakat," imbuhnya.

Keanehan lainnya muncul dari laporan laba bersih sebesar Rp 2,66 miliar, di mana hanya sekitar Rp 617 juta yang tercatat menambah ekuitas. Sisanya, sekitar Rp 2 miliar, tidak dijelaskan penggunaannya. 

BACA JUGA:Ketangkap Basah Lagi Jualan Narkoba, Dua Pemuda Ini Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

BACA JUGA:BRI Konsisten Salurkan FLPP, Dukung Akses Hunian Terjangkau untuk Masyarakat

"Apakah itu dibagikan sebagai dividen, digunakan untuk insentif manajemen, atau dialokasikan ke pos lain? Ketiadaan informasi ini menambah ketidakpercayaan publik," tanya Uha.

Dan yang paling mencolok, papar Uha, adalah absennya laporan arus kas dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Padahal, menurut standar akuntansi (PSAK 2), laporan arus kas merupakan dokumen wajib dalam penyajian laporan keuangan. 

"Tanpa itu, masyarakat tidak bisa memastikan apakah laba yang dilaporkan benar-benar berbentuk kas atau hanya angka di atas kertas. Hal ini membuka kemungkinan manipulasi keuangan yang bisa berujung fatal apabila terjadi penarikan dana secara massal," ungkapnya.

Uha menambahkan, BPR Kuningan kini berada dalam kondisi yang sangat rentan, menghadapi tiga krisis besar sekaligus: Krisis likuiditas ekstrem karena overloaning, dengan rasio LDR mencapai 123,01%. 

BACA JUGA:Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional, BRI Salurkan Pembiayaan Kepada Koperasi Penyuplai Bahan Pangan MBG

BACA JUGA:Trending! Iklan Shopee ‘Lebih Hemat Lebih Cepat’ Jadi Sorotan di Instagram dan X

"Tingkat kredit macet yang mengkhawatirkan, terutama dari kalangan ASN, di mana sistem potong gaji otomatis tidak lagi berjalan," ungkapnya.

Sebagai lembaga keuangan milik publik, BPR Kuningan menyimpan dana masyarakat kecil, ASN, pensiunan, hingga pelaku usaha mikro. Jika sampai terjadi gagal bayar, dampaknya akan merembet ke berbagai lapisan masyarakat.

Sumber: